Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Saran RR, Semua Penghasilan Ekspor Masuk Sistem Perbankan Dulu

JUMAT, 12 OKTOBER 2018 | 19:37 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia merupakan negeri yang ironi. Sebab, kekayaan alam yang besar belum bisa dinikmati oleh seluruh rakyatnya.

Begitu kata Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, DR Rizal Ramli saat  talkshow di salah satu televisi nasional, Jumat malam (12/10).

Dia mengakui bahwa pendapatan Indonesia secara keseluruhan memang besar, karena telah menembus angka 1 triliun dolar AS.


Namun demikian, angka itu terbilang kecil jika melihat kembali penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta lebih.

“Kalau dibagi 250 juta itu berarti 3.800 dolar AS perkapita. Malaysia sudah 3 kali lebih tinggi. Jadi memang ironi di situ. Kenapa sumber alam banyak tapi rakyat miskin,” tutur ekonom senior itu.

Pria yang akrab disapa RR ini tidak sebatas mengkritisi kelemahan tersebut. Dia turut memberikan saran.

Mantan Menko Maritim itu menguraikan bahwa perbaikan sistem ekspor bisa menjadi solusi. Menurutnya, selama ini penghasilan ekspor Indonesia yang masuk sistem perbankan kurang dari 20 persen. Sementara 80 persen lebih berada di luar negeri.

“Yang masuk cuma modal kerja saja. Karena sistem kita, devisa kita bebas,” tegasnya.

Dia kemudian mencontohkan langkah yang pernah diambil pemerintah Thailand. Dulu, penghasilan ekspor yang masuk sistem ekonomi Thailand hanya 5 persen. Namun 10 tahun lalu, Thailand membuat peraturan bahwa seluruh pendapatan ekspor, harus masuk dulu ke sistem perbankan nasional.

“Jadi ada waktu mengendap berberapa lama, kecuali ada transaksi yang riil dan sungguh-sungguh, toh itu milik eksportir,” sambungnya.

Atas kebijakan itu, 95 persen hasil ekspor masuk dalam sistem perbankan Thailand. Hasilnya, mata uang bath relatif lebih stabil.

“Kami menyarankan agar seluruh ekspor Indonesia masuk sistem perbankan dulu. Pasti cadangan devisi jadi kuat dan transaksi berjalan jadi positif,” urainya.

“Jadi harus dibuat lebih canggih, fair, dan adil,” tutup capres rakyat itu. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya