Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Saran RR, Semua Penghasilan Ekspor Masuk Sistem Perbankan Dulu

JUMAT, 12 OKTOBER 2018 | 19:37 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia merupakan negeri yang ironi. Sebab, kekayaan alam yang besar belum bisa dinikmati oleh seluruh rakyatnya.

Begitu kata Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, DR Rizal Ramli saat  talkshow di salah satu televisi nasional, Jumat malam (12/10).

Dia mengakui bahwa pendapatan Indonesia secara keseluruhan memang besar, karena telah menembus angka 1 triliun dolar AS.


Namun demikian, angka itu terbilang kecil jika melihat kembali penduduk Indonesia yang berjumlah 250 juta lebih.

“Kalau dibagi 250 juta itu berarti 3.800 dolar AS perkapita. Malaysia sudah 3 kali lebih tinggi. Jadi memang ironi di situ. Kenapa sumber alam banyak tapi rakyat miskin,” tutur ekonom senior itu.

Pria yang akrab disapa RR ini tidak sebatas mengkritisi kelemahan tersebut. Dia turut memberikan saran.

Mantan Menko Maritim itu menguraikan bahwa perbaikan sistem ekspor bisa menjadi solusi. Menurutnya, selama ini penghasilan ekspor Indonesia yang masuk sistem perbankan kurang dari 20 persen. Sementara 80 persen lebih berada di luar negeri.

“Yang masuk cuma modal kerja saja. Karena sistem kita, devisa kita bebas,” tegasnya.

Dia kemudian mencontohkan langkah yang pernah diambil pemerintah Thailand. Dulu, penghasilan ekspor yang masuk sistem ekonomi Thailand hanya 5 persen. Namun 10 tahun lalu, Thailand membuat peraturan bahwa seluruh pendapatan ekspor, harus masuk dulu ke sistem perbankan nasional.

“Jadi ada waktu mengendap berberapa lama, kecuali ada transaksi yang riil dan sungguh-sungguh, toh itu milik eksportir,” sambungnya.

Atas kebijakan itu, 95 persen hasil ekspor masuk dalam sistem perbankan Thailand. Hasilnya, mata uang bath relatif lebih stabil.

“Kami menyarankan agar seluruh ekspor Indonesia masuk sistem perbankan dulu. Pasti cadangan devisi jadi kuat dan transaksi berjalan jadi positif,” urainya.

“Jadi harus dibuat lebih canggih, fair, dan adil,” tutup capres rakyat itu. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya