Gempa yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekitarnya pada akhir bulan Juli 2018 lalu telah berdampak luas pada kehidupan masyarakat di sana. Sampai saat ini, warga terdampak masih membutuhkan bantuan.
Sejalan dengan instruksi pemerintah untuk tidak melupakan gempa Lombok, Koordinator Tim Recovery Human Initiative di Lombok, Ferry Suranto menuturkan, warga terdampak saat ini masih sangat membutuhkan bantuan hingga kondisi dapat pulih kembali.
"Jangan lupa, Lombok masih butuh kita, program pemulihan baik infrastruktur maupun pengadaan logistik lainnya harus terus dilakukan," ungkap Ferry dalam keterangan tertulis, Jumat (12/10).
Menurut Ferry, dalam penanganan gempa Lombok, PKPU Human Initiative telah merencanakan berbagai program recovery khususnya di bulan Oktober 2018 ini.
"Bulan ini, kami akan mendistribusikan logistik sebanyak 747 paket, cooking set dan hygiene kits untuk 3.735 jiwa penerima manfaat," ungkap Ferry.
Selain itu, distribusi air bersih yang menjadi kebutuhan dasar warga terdampak terus dilakukan. Sedikitnya 12 tandon air akan didistribusikan di wilayah terdampak gempa yang saat ini sedang mengalami kekeringan.
"Kemarin (Kamis, 11/10) dropping 180.000 liter air bersih akan dilakukan di desa-desa sekitar lombok tengah, lombok barat dan lombok utara yang memang kesulitan mendapat air bersih. Penyiapan water tank dan timeline pendistribusian sedang dirancang," tambah Ferry.
PKPU Human Initiative juga akan membangun 3 unit Serambi Nyaman, 5 unit MCK dan 3 sumur bor untuk 3 desa dan 5 unit (lagi) Sekolah Darurat.
Sebelumnya, PKPU Human Initiative telah meresmikan 1 unit Sekolah Darurat untuk mendukung proses belajar siswa-siswi terdampak gempa kembali berjalan seperti semula.
Selain itu telah membangun 406 “rumah senyum†(huntara) dan akan melanjutkan pembangunan 143 unit lagi di lombok utara dan lombok barat.
Sebagai informasi, untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi NTB pasca gempa, Presiden telah mengeluarkan Inpres No 5 Tahun 2018.
Amanat inpres sendiri berisi pembangunan prasarana dan sarana dasar untuk mendukung berfungsinya kembali aktifitas pendidikan, kesehatan, agama, dan fasilitas penunjang perekonomian paling lambat akhir Desember 2018 dan prasarana lain paling lambat 2019.
[dzk]
