Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dinilai telah mengintimidasi aparat hukum dengan mengajukan tuntutan agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian dicopot.
Intimidasi itu dilakukan Amien saat hendak menjalani pemeriksaan kasus kabar bohong atau hoax Ratna Sarumpaet.
Pengamat sosial, Kastorius Sinaga menjelaskan langkah Amien tersebut untuk memperkeruh kondisi dan mengesampingkan masalah utama.
"Sangat jelas ini sebagai upaya memperkeruh kondisi stabilitas politik sekaligus merupakan bentuk intimidasi politik terbuka terhadap Institusi Kepolisian," kata pengamat sosial, Kastorius Sinaga, saat dihubungi, Rabu, (10/10).
Kastorius menilai upaya Amien dalam mengalihkan isu dengan melakukan intimidasi menunjukkan bahwa mantan Ketua MPR itu berusaha membuka ruang negosiasi.
Salah satu contoh yakni usaha Amien mengungkit kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap, dan menudingkannya secara sembrono kepada Kapolri.
"Perilaku itu tampak sekali sebagai perilaku politik guna membuka ruang negosiasi yang tak perlu," katanya.
Normalnya, menurut Kastorius, Amien cukup datang ke Polisi dan secara jantan memenuhi panggilan, tanpa disertasi massa alumni 212.
Menurut Kastorius sebagai tokoh reformasi, Amien harusnya memberi sikap teladan di dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
"Yakni dengan cara mendukung kerja penyidik kepolisian agar kasus hoaks Ratna Sarumpaet menjadi terang benderang ke masyarakat," katanya.
Dijelaskannya, persoalan hoax Ratna menjadi salah satu sumber gangguan ketertiban nasional, khususnya menjelang Pilpres 2019. Adalah hal lumrah bila Kepolisian memprioritaskan penyelesaian kasus ini.
"Utamanya demi menghindari eskalasi dampak kasus yang bisa berbuntut pada konflik horizontal di masyarakat," jelas Kastorius.
Penentuan posisi Amien sebagai saksi dalam kasus hoax Ratna merupakan hal yang biasa dalam hukum acara penyidikan Polri. Menurutnya jadi semuanya sebenarnya proses normal.
"Maka pola pengerahan massa berikut desakan Amien Rais atas pencopotan Kapolri, Tito Karnavian ini kentara sekali sebagai manuver picik, intimidasi terbuka terhadap lembaga penegak hukum," katanya.
Kastorius menekankan masyarakat berharap agar Polri tetap teguh, tidak terbelah dan tidak terpancing oleh intimidasi politik bersifat eksternal seperti yang dilakukan oleh Amien dan pengikutnya.
"Menggiring kasus hoax Ratna ke ranah hukum yang bebas dari spekulasi liar akan berkorelasi terhadap pemeliharaan iklim kamtibnas di masyarakat menjelang Pilpres 2019," demikian Kastorius.
[nes]
