Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Pemerintah 43/2018 yang mengatur pelapor kasus korupsi dan suap akan mendapat hadiah hingga Rp 200 juta.
Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, kebijakan tersebut sebagai komitmen pemerintah dalam hal penegakan hukum, khususnya tindak pidana korupsi.
Dia meyakini kebijakan itu akan memberikan efek domino dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan begitu, masyarakat akan berlomba-lomba mengawasi praktik korupsi yang mungkin terjadi di lingkungan sekitarnya ataupun di bidang pelayanan.
“
Reward itu akan membuat masyarakat terpacu untuk ikut mengawasi adanya praktik korupsi. Di sisi lain, kebijakan ini juga akan menciptakan
deterrence effect atau efek gentar kepada mereka yang berniat melakukan korupsi karena akan banyak yang mengawasi," jelas Sahroni kepada wartawan, Rabu (10/10).
Sahroni menekankan perlunya penegak hukum yakni Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri dan Kejaksaan Agung untuk mempersiapkan sumber daya manusia secara baik. Menyikapi kemungkinan banyaknya laporan masyarakat terkait dugaan korupsi. Untuk itu, dia mengingatkan penegak hukum harus memberikan perlakuan sama atas laporan yang diterima.
"KPK, Polri dan kejaksaan harus benar-benar mempersiapkan SDM-nya untuk mengantisipasi banyaknya laporan dugaan korupsi yang akan masuk. Jangan sampai ada laporan diabaikan atau terbengkalai karena tebang pilih kasus yang akan ditangani," paparnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan alasan penerbitan PP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kejahatan korupsi. Dia menginginkan masyarakat peduli terhadap praktik korupsi yang terjadi di lingkungannya.
Anggaran untuk hadiah akan dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan. Mengenai jaminan keselamatan pelapor dipastikan akan ada mekanisme yang diatur oleh kementerian terkait.
Sahroni menambahkan, terkait keselamatan pelapor dugaan korupsi, Indonesia telah memiliki Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang selama ini menjalin kerja sama dengan penegak hukum.
"LPSK bisa dimaksimalkan untuk melindungi whistle blower atau pelapor. Perlindungan maksimal bahkan melalui save house bisa diberikan melihat seberapa rentannya keamanan pelapor. LPSK juga dapat bekerja sama dengan Polri untuk memastikan keamanan pelapor," imbuh politisi Partai Nasdem tersebut.
[ian]
