Periode pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak lama lagi memasuki tahun terakhir. Namun upaya pemerintah dalam meningkatkan sektor perekonomian dirasa belum maksimal.
Hal ini terlihat dari makin derasnya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Petang ini mengutip situs Bloomberg, kurs rupiah menembus level Rp 15.217 per dolar AS.
Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing mengingatkan, kemungkinan Bank Sentral AS Federal Reserve kembali menaikkan suku bunga pada akhir tahun ini.
"Justru pemerintahan Jokowi di tahun terakhir pada periode pertama ini harus bisa menekan dolar dan mendongkrak nilai rupiah kita. Jangan sampai Desember nanti dolar naik, baru menteri mengatakan karena Amerika menaikkan bunga, jadi tidak bisa," katanya, Selasa (2/10).
Emrus mendorong jika ada pakar bidang ekonomi selain Sri Mulyani yang memiliki obat penawar untuk memperbaiki perekonomian Indonesia saat ini, maka hal itu perlu dipertimbangkan.
"Karena kita tidak ingin mempertaruhkan nasib rakyat karena seorang menteri, tetapi bagaimana dolar ini bisa turun dan rupiah kita naik supaya kesejahteraan rakyat kita meningkat," katanya.
Akan tetapi, model yang dipergunakan jangan sampai menguras devisa negara. Artinya, model yang digunakan harus mampu menekan dolar dan mengangkat kembali nilai rupiah tanpa memanfaatkan devisa negara.
"Boleh jadi model yang ditawarkan ekonom ini kemungkinan lebih baik. Tetapi, model itu jangan justru menguras devisa negara kita, bisa saja dolar itu turun, tetapi digelontorkan semua devisa kita, ya
sami mawon (sama saja)," katanya.
Selain itu, model yang akan dipergunakan harus melalui uji publik terlebih dahulu agar masyarakat bisa menilai penerapan kebijakan ekonomi yang digunakan lebih baik dari sebelumnya.
"Kalau itu lebih baik, kita dorong Jokowi me-
reshuffle kabinet. Reshuffle itu hak presiden,
any time any where, dia bisa melakukan itu," tegasnya.
[wid]
