Pernyataan Presiden Jokowi bahwa peserta pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali membiayai kebutuhan hotel dan makan mereka sendiri disanggah wakil rakyat bidang anggaran DPR.
"Ngaco itu presiden," ketus anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/10).
Heri mengaku tahu persis pembahasan anggaran hajatan tahunan IMF dan Bank Dunia tersebut. Kementerian keuangan sudah menganggarkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 855,5 miliar.
"Kemenkeu menganggarkan Rp 855,5 miliar, dan itu hanya sebatas untuk biaya yang sifatnya operasional termasuk biaya hotel dan jamuan makan, di antaranya pengeluaran akomodasi mencapai Rp 569,9 miliar; diikuti makanan dan minuman sebesar Rp 190,5 miliar; transportasi sejumlah Rp 36,1 miliar; hiburan sebesar Rp 57 miliar; dan souvenir senilai Rp 90,2 miliar," urainya.
Jumlah ini pun di luar anggaran yang dialokasikan Bank Indonesia (BI) sekitar Rp 200 miliar meliputi biaya persiapan untuk hotel, lokasi acara (venue), serta ruang perkantoran (office).
"Mana ada tamu membiayai kedatangannya sendiri, memangnya rakyat bodoh semua," ketusnya lagi.
Heri juga menegaskan, anggaran Rp 855,5 miliar bukan ditujukan untuk memperluas apron di bandara Bali dan membuat terowongan di persimpangan yang ada di Bali, seperti yang disampaikan Jokowi di Universitas Sumatera Utara, Medan, Senin (8/10) kemarin. Sebab, sudah ada pos anggaran tersendiri dari APBN yang mencapai Rp 4,9 miliar.
Ia bisa memahami penyelenggaraan pertemuan IMF-World Bank sudah dijadwalkan jauh hari. Apalagi sedang berlangsung saat ini sehingga tidak bisa dihindari.
Namun, pihaknya tetap meminta kesediaan pemerintah untuk menghemat anggaran. Terlebih beberapa daerah di Indonesia sedang ditimpa bencana alam yang sangat dahsyat.
"Sehingga, biaya penghematan dapat disalurkan untuk membantu rakyat kita di Donggala, Palu, dan Lombok karena banyak yang masih belum dikerjakan," pungkasnya.
[wid]
