Berita

Foto: Net

Bisnis

Penguatan Dolar Tidak Bisa Dijadikan Tolak Ukur Perekonomian

SENIN, 08 OKTOBER 2018 | 15:44 WIB | LAPORAN:

Penguatan dolar AS terhadap nilai tukar rupiah diyakini tidak mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Ketua Pengurus Tarbiah Islamiyah, Yusherman berpendapat, kurs rupiah terhadap dolar tidak bisa dijadikan tolak ukur kuat lemahnya perekonomian. Buktinya, kata dia, Indonesia telah berhasil survive di saat tingginya siklitas perekonomian global yang ditunjukkan dengan masih kuatnya cadangan devisa negara dalam mendukung ketahanan sektor eksternal dan stabilitas makro ekonomi serta sistem keuangan.

"Selain itu data yang didapat dari Bank Indonesia bahwa cadangan devisa saat ini masih cukup untuk menutup pembiayaan selama lima bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah," papar rektor Universitas Surapati tahun 2012 ini.


Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam triwulan II tahun 2018 juga menurut dia telah mengalami perkembangan yang baik.

"Tumbuh di angka 5,27 persen (yoy) dibandingkan triwulan II tahun 2017," sebutnya.

Pertumbuhan ini didorong dari sektor lapangan usaha jasa sebesar 9,22 persen, dan juga lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 9,93 persen. Peran serta dari para pengusaha - pengusaha juga perlu disoroti dalam hal menghadapi apresiasi dolar.

"Kita harus bisa mencintai rupiah, dengan membeli barang produk lokal dan turut serta menghindari tabungan atau simpanan dolar di dalam negeri," terangnya.

Tak hanya itu, dalam menghadapi apresiasi dolar, saran dia, pemerintah harus dapat menggenjot penguatan infrastruktur dalam rangka mengurangi impor, menaikkan pajak impor dan membantu mempersiapkan bahan baku lokal untuk ekspor.

Di samping mengundang lebih banyak investor asing untuk datang berinvestasi di Indonesia dengan menghasilkan produk ekspor, serta pengembangan, pembinaan rutin dari pemerintah untuk industri, pertanian, dan produk berbasis ekspor dari pengusaha lokal, yang bersifat padat karya maupun berteknologi tinggi juga industri hilir.

"Tentu saja hal ini harus dapat disinergikan dengan strategi kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah pada tahun 2019 dengan cara memobilisasi pendapatan yang realistis dengan meningkatkan tax ratio sesuai kapasitas perekonomian untuk kegiatan ekonomi strategis yang dapat mendorong investasi dan ekspor," tuturnya.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya