Konstitusi mengamanatkan pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan perekonomian Indonesia, bukan dengan IMF dan World Bank (Bank Dunia).
Demikian disampaikan oleh pengamat ekonomi konstitusi Defiyan Cori kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/10).
“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama bukan dengan IMF dan World Bank,†ujar Defiyan.
Defiyan menerangkan, untuk menata perekonomian nasional sebagai fundamental kemandirian negara, maka perlunya Undang-Undang sistem ekonomi nasional sebagai payung untuk mengatur peran, fungsi dan kewenangan sektoral dari hulu sampai ke hilir industri yang sesuai pasal 33 UUD 1945
“Hal ini lah yang merupakan sebuah kerangka dasar pembangunan dari hulu-hilir sektor industri Indonesia, dengan terlebih dahulu mendefinisikan lebih tegas secara hukum atau by law and definition,†beber Defiyan.
Menurut Defiyan, ada beberapa pengertian atas kata-kata kunci dan penting di setiap ayat pada pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan operasional bekerjanya
“Struktur industri secara sektoral. Terutama sekali mengenai ayat: 'Cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak' ini yang harus dijelaskan secara lengkap dalam UU sebagai derivasi dari pasal 33 UUD 1945,†papar Deriyan.
Sebab, dengan cara ini lah bekerjanya sistem perekonomian suatu bangsa dan negara akan lebih terkonsolidasi, terkoordinasi dan sinergis mencapai tujuan dan cita-cita pembangunan nasional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, Dasar Negara Pancasila dan konstitusi negara.
Di samping itu, Defiyan melanjutkan, tentu saja dengan adanya perencanaan program berdasar prioritas, terarah, memperoleh hasil dan manfaat bagi kepentingan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.
“Itu bisa dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga negara yang dibebankan tugas pokok dan fungsinya, bukan berdasarkan skema Bank Dunia,†pungkas Defiyan.
[jto]
