Berita

Ratna Sarumpaet (tengah)/Net

Politik

Polisi Harus Hati-Hati, Kasus Ratna Sarumpaet Bisa Gerus Jokowi

MINGGU, 07 OKTOBER 2018 | 05:25 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Berbagai spekulasi dibalik kasus Ratna Sarumpaet terus bermunculan. Tidak sedikit yang mengkaitkannya dengan kontestasi politik Pemilu 2019.

"Polri harus berhati-hati dalam bertindak. Karena kasus ini bisa berimplikasi kuat terhadap politik Pemilu 2019," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, tadi malam (Sabtu, 6/10).

Kasus Ratna Sarumpaet mengejutkan di saat memasuki masa kampanye Pemilu 2019. Polri telah menetapkan Ratna sebagai tersangka dan menahannya.


Menurut Polri, setidaknya ada 4 laporan yang menghendaki pengusutan kasus ini. Selain Ratna ada 16 tokoh yang juga turut dilaporkan, termasuk capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Salahuddin Uno.

Sya'roni mengingatkan apa yang terjadi jelang Pilgub Jakarta 2017. Gara-gara kasus Ahok, sampai akhirnya muncul aksi 411, 212 dan gaduh politik yang berkepanjangan.
"Jangan sampai kasus Ratna Sarumpaet menimbulkan implikasi politik sebagaimana yang terjadi dalam kasus Ahok. Jangan sampai Indonesia dilanda gaduh politik sebagaimana yang terjadi dalam Pilkada Jakarta," katanya.

Kegaduhan kasus Ratna Sarumpaet, kata Sya'roni, secara politik merugikan petahan Jokowi. Sebab publik akan terus menduga-duga aktor intelektual di baliknya adalah kekuasaan.

"Sementara di pihak Prabowo sudah menyatakan meminta maaf telah menjadi korban kebohongan Ratna Sarumpaet. Maka mau tidak mau pendulum pertanyaan publik akan mengarah kepada pihak Jokowi," tukasnya.[dem]

Populer

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

UPDATE

Anomali Hukum Acara Pidana dalam Kasus Mantan Jampidsus

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:14

Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Prof Sukidi Ingatkan Bahaya Penyalahgunaan Alat Negara

Minggu, 19 Juli 2026 | 22:04

Gejolak Iran-AS Perpanjang Krisis Energi Global, Indonesia harus Belajar dari India

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:41

Hotman Paris Harus Percaya Diri, Tak Perlu Bawa Presiden di Kasus Febri Ardiansyah

Minggu, 19 Juli 2026 | 21:17

Jerat Kemiskinan

Minggu, 19 Juli 2026 | 20:37

Polda Jateng Diminta Profesional Tuntaskan Sengkarut Proyek SMKN 1 Lumbir

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:57

Polisi Gelar Patroli Nobar Final Argentina vs Spanyol

Minggu, 19 Juli 2026 | 19:22

KPK Usul Negara Biayai Alat Kampanye Pemilu

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:35

Wamenaker Ingin Sinergi SP Pegadaian dan Manajemen jadi Role Model BUMN Lain

Minggu, 19 Juli 2026 | 18:05

Gerindra Tegaskan Prabowo Tak Pernah Intervensi Penegakan Hukum

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:53

Selengkapnya