Berita

Hendrik Dikson Sirait/Net

Politik

Anti Hoax, Almisbat Tidak Mungkin Gaet Ratna Sarumpaet

SABTU, 06 OKTOBER 2018 | 10:11 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (Almisbat) yang merupakan relawan Joko Widodo, sama sekali tidak pernah mengajak Ratna Sarumpaet untuk bergabung setelah keluar dari Tim Prabowo-Sandi.

Demikian ditegaskan Ketua Umum Almisbat, Hendrik Dikson Sirait. Hendrik pun mengklarifikasi dan membantah dengan tegas Sahat Simatupang, yang mengatasnamakan dan mengklaim sebagai Ketua Almisbat Sumatera Utara, yang mengajak Ratna bergabung.

Apalagi Sahat tidak memiliki kapasitas organisatoris untuk menyampaikan kepada publik mengenai garis dan arah kebijakan politik Almisbat.


"Dia juga bukan ketua Almisbat Sumatera Utara. Dalam Almisbat juga jelas, kepengurusan berbasis kabupaten/kota, tidak ada provinsi. Pernyataan dia mengajak Ratna bergabung menyesatkan," kata Hendrik beberapa saat lalu (Sabtu, 6/10).

Hendrik menekankan bahwa saat ini Almisbat sedang menimbang untuk menjatuhkan tindakan disiplin organisasi kepada yang bersangkutan sesuai ketentuan organisasi. Lebih-lebih Almisbat mempromosikan agar proses Pilpres 2019 berlangsung jujur, adil, dan bebas, serta menjadi sarana yang semestinya mempersatukan kita sebagai bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, sambungnya, proses demokrasi tersebut harus betul-betul bebas dari politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta penyebaran kabar bohong (hoax) dalam bentuk apapun di ranah publik seperti yang masif terjadi selama ini.

Almisbat juga menilai tindakan menghalalkan segala cara, termasuk dengan cara mengafirmasi dan mengamplifikasi kebohongan secara resmi dan terbuka kepada publik seperti yang dilakukan oleh Ratna Sarumpaet, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Fadli Zon, Rachel Maryam Sayidina, dan sejumlah anggota tim kampanye Prabowo-Sandi adalah tindakan lancung, tidak patut, dan sekaligus berbahaya bagi bangsa dan negara kita.

Pola tindakan itu, tegas Hendrik, bahkan terstruktur, sistematis, masif, dan semata-mata didorong motivasi untuk mengejar kekuasaan. Nafsu berkuasa itulah yang membuat kelancungan itu seperti sengaja dilakukan dengan desain dan skenario tertentu.

"Lebih tragis lagi, tindakan itu jauh dari simpati dan empati terhadap nasib saudara-saudara kita di Lombok, Palu, Donggala, dan di beberapa tempat lain yang sedang terkena musibah akibat bencana alam," demikian Hendrik. [rus]

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya