Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

BNPB: Beberapa Daerah Di Sulteng Sudah Tak Layak Huni, Harus Direlokasi

SABTU, 06 OKTOBER 2018 | 02:44 WIB | LAPORAN:

Beberapa daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah tidak layak huni akibat proses pencairan tanah alias likuifikasi. Pemerintah daerah pun disarankan untuk merelokasi warga ke daerah yang ancaman likuifikasinya minim.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, berdasarkan laporan dari tim ahli yang ada di lapangan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana warga Kampung Balaroa, Kelurahan Petobo di Palu, dan beberapa daerah di Kabupaten Sigi harus direlokasi.

Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang kerusakannya tergolong parah. Tidak sedikit juga warga di sana yang wafat.
"Daerah-daerah itu direkomendasikan untuk direlokasi. Kemarin itu ada perinciannya mana yang mengalami likuifaksi tidak kita rekomendasikan untuk dihuni, karena jika terjadi gempa besar lagi pasti akan terjadi lagi," tegasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (5/10).

"Daerah-daerah itu direkomendasikan untuk direlokasi. Kemarin itu ada perinciannya mana yang mengalami likuifaksi tidak kita rekomendasikan untuk dihuni, karena jika terjadi gempa besar lagi pasti akan terjadi lagi," tegasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (5/10).

Masyarakat di beberapa daerah itu pun diyakininya pasti tak mau lagi tinggal di sana karena trauma yang mendalam. Makanya, untuk merealisasikan relokasi tersebut, pihaknya bakal merekomendasikan kepada Pemprov Sulteng.

"Pemprov akan mencarikan lahan kemudian Kementerian ESDM dibantu para ahli akan menganalisis, mengidentifikasi. Apakah daerah tersebut termasuk daerah yang berbahaya atau tidak. Kemudian kita relokasi dan relokasi tadi akan masuk dalam skema rehabilitasi dan rekonstruksi," pungkas Sutopo. [jto]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya