Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

BNPB: Beberapa Daerah Di Sulteng Sudah Tak Layak Huni, Harus Direlokasi

SABTU, 06 OKTOBER 2018 | 02:44 WIB | LAPORAN:

Beberapa daerah di Sulawesi Tengah (Sulteng) sudah tidak layak huni akibat proses pencairan tanah alias likuifikasi. Pemerintah daerah pun disarankan untuk merelokasi warga ke daerah yang ancaman likuifikasinya minim.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, berdasarkan laporan dari tim ahli yang ada di lapangan, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana warga Kampung Balaroa, Kelurahan Petobo di Palu, dan beberapa daerah di Kabupaten Sigi harus direlokasi.

Daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang kerusakannya tergolong parah. Tidak sedikit juga warga di sana yang wafat.
"Daerah-daerah itu direkomendasikan untuk direlokasi. Kemarin itu ada perinciannya mana yang mengalami likuifaksi tidak kita rekomendasikan untuk dihuni, karena jika terjadi gempa besar lagi pasti akan terjadi lagi," tegasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (5/10).

"Daerah-daerah itu direkomendasikan untuk direlokasi. Kemarin itu ada perinciannya mana yang mengalami likuifaksi tidak kita rekomendasikan untuk dihuni, karena jika terjadi gempa besar lagi pasti akan terjadi lagi," tegasnya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (5/10).

Masyarakat di beberapa daerah itu pun diyakininya pasti tak mau lagi tinggal di sana karena trauma yang mendalam. Makanya, untuk merealisasikan relokasi tersebut, pihaknya bakal merekomendasikan kepada Pemprov Sulteng.

"Pemprov akan mencarikan lahan kemudian Kementerian ESDM dibantu para ahli akan menganalisis, mengidentifikasi. Apakah daerah tersebut termasuk daerah yang berbahaya atau tidak. Kemudian kita relokasi dan relokasi tadi akan masuk dalam skema rehabilitasi dan rekonstruksi," pungkas Sutopo. [jto]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya