Berita

Ratna Sarumpaet/Net

Politik

Polri Lupakan Kasus Hoax Ratna, Itu Hanya Sepele

JUMAT, 05 OKTOBER 2018 | 13:46 WIB | LAPORAN:

Kepolisian sebaiknya menghentikan penyelidikan drama 'penganiayaan' aktivis Ratna Sarumpaet. Sebab, ini hanya persoalan remeh temeh.

"Kasus Ratna sekedar ibarat debu yang menempel di baju, sekali dikibas pasti lenyap. Tidak memiliki pengaruh apa-apa untuk mengotori selembar pakaian," ujar pengamat politik dan hukum dari The Reform Institute, Martimus Amin kepada redaksi, Jumat (5/10).

Toh
, menurut Amin, Ratna dan segenap orang yang menjadi korban hoax-nya secara jantan sudah meminta maaf ke publik. Bandingkan dengan kasus hoax rezim. "Maaf, ia bagaikan kotoran busuk yang melekat pada bingkai NKRI yang tidak mudah begitu saja dibersihkan," kata Amin berumpama.


Amin lantas mengingatkan janji-janji kampanye Jokowi saat Pilpes 2014 lalu. "Dari seluruh 66 janjinya kepada rakyat, apakah sudah satupun terealisasi, atau terjadi sebaliknya?" tanya Amin.

Justru ia sangsi pemerintah saat ini mau membeli kembali (buy back) aset strategis 'Indosat' yang dijual ke asing semasa Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Malah yang ada tersisa dijual, ngutang negara semakin fantastis," kritiknya.

Belum lagi tabungan haji dan simpanan BPJS telah dikuras untuk membiayai ambisi proyek-proyek Jokowi yang dinilainya tidak jelas. Janji pemerintah bulan September lalu ekonomi nasional meroket. Kenyataannya kurs rupiah semakin jatuh terpuruk atas dolar AS.

Karena itulah, lanjut Amin, dalam pemerintahan demokratis diperlukan pengkritik untuk mengontrol dan memberi masukan terhadap pemerintahan baik itu dari kalangan partai oposisi (non pemerintahan), pers, invidu maupun kelompok masyarakat.

"Mereka semua adalah sparing patners yang sehat bagi pemerintah. Mereka adalah 'deterjen' terbaik mengkilapkan wajah negeri ini. Jangan sampai mereka dianggap musuh, apalagi dipersekusi, dikriminalisasikan dan diburu bak gelandangan liar," terangnya.

Amin menekankan, hanya rezim dan pemimpin fasis melakukan represivitas terhadap rakyatnya.

"Lupakan kasus hoax Ratna. Ini hanya persoalan kecil dan kekhilafan individual," tegasnya lagi.

Ada kasus lebih besar lagi menanti untuk dbongkar pihak kepolisian RI yakni penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan. Selain itu kasus kepemilikan rekening gendut perwira polisi, menyelidiki impor garam, beras, dan bahan pangan lainnya oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasno Lukita yang dinilai sangat merugikan ekonomi nasional.

Ia yakin Polri akan semakin berwibawa dan hebat jika berani menangkap orang-orang pemerintahan yang doyan berdusta dan bikin hoax daripada mengurusi kasus remeh temeh Ratna Sarumpet.[wid]


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya