Alissa Qotrunnada Munawaroh: Di 2019, Gusdurian Bukan Netral Tapi Tidak Terlibat Politik Praktis

Alissa buru-buru menetralisir pengaruh dari deklarasi dukungan politik yang dilakukan adiknya Zannuba Arifah Cafsoh atau Yenny Wahid, terhadap pasangan capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin. Alissa menegas­kan, hingga kini Gusdurian tidak masuk ranah politik praktis dalam Pemilu 2019. Pengikut Gus Dur yang berpolitik praktis hanya ada Gerakan Kader Gus Dur dibawah kepemimpinan Yenny Wahid.

Melihat sikap Alissa ini ban­yak analis politik menilai ada perbedaan sikap di internal keluarga Gus Dur dalam urusan dukungan di Pemilu 2019. Benarkah analisis tersebut? Lantas sebenarnya ke mana arah pi­lihan politik Gusdurian pada Pemilu 2019? Berikut penjela­san Alissa Wahid kepada Rakyat Merdeka:

Sebenarnya ke mana sih arah dukungan keluarga Gus Dur di Pemilu 2019?
Jadi begini, kalau di Ciganjur itu banyak pengikut Gus Dur. Nah pengikut Gus Dur ini ada yang tidak aktif, dan ada ju­ga yang aktif. Nah yang aktif bergerak di masyarakat sipil, namanya Gusdurian, sedangkan yang aktif di gerakan politik namanya Gerakan Kader Gus Dur. Selama ini yang rajin, kerjanya massif, kerjanya lin­tas dimensi, lintas sektor itu Gusdurian, sehingga orang lebih mengenalnya denganGusdurian. Nah Gusdurian ini sejak awal menetapkan tidak masuk ke ranah politik praktis, karena Gus Dur sebagai negarawan dan ada juga Gus Dur sebagai aktivis. Nah yang aktivis ini kami ingin mempertahankannya. Jadi tidak terlibat politik praktis.

Berarti Gusdurian ini netral?
Oh bukan netral ya, tetapi tidak terlibat dalam politik prak­tis. Kalau netral itu kan ketika ta­hun 2014 kami netral, tetapi pa­da tahun 2019 kami mendukung siapa, nah misalnya seperti itu. Yenny tahun 2014 menyatakan netral, nah pada tahun 2018 ini menyatakan dukungan kepada Pak Joko Widodo. Sedangkan kami di Gusdurian sejak dulu tidak berpolitik praktis. Jadi memang media ini harus menye­butnya pengikut Gus Dur, bukan Gusdurian. Selain itu, Gusdurian tidak akan memberikan keteran­gan terkait dukung mendukung karena watak gerakan Gusdurian itu tidak memungkinkan untuk bicara dukungan. Kita memang harus berjarak.

Lantas apakah Gusdurian memberikan kebebasan bagi anggotanya untuk memilih pilihan sesuai pilihan masing-masing?
Nah kami memberikan kes­empatan untuk menggunakan hak politiknya, namun bukan atas nama Gusdurian, mereka sebagai warga negara, mereka sebagai pengikut Gus Dur. Nah kalau ditanya siapa yang mem­bawa warisan politik Gus Dur itu adalah gerakan politik yang dibawa oleh Yenny Wahid, su­dah jelas itu. Jadi enggak ada itu namanya perpecahanlah. Misalnya saja kemarin saat kami dari Gusdurian ke Lombok, itu kan harus jauh dari politik praktis. Misalnya disebutkan Gusdurian terlibat politik prak­tis, nanti warga akan bertanya saat kami melakukan aksi sosial, ‘ini untuk kampanye bukan?’. Itu lho sebabnya kami sama sekali tidak mau terlibat dukung mendukung. Selain itu, kami kan juga sering mengadakan diskusi lintas agama, kalau kami berpihak nanti para pemuka agama juga masalah. Jadi kami memminta agar tidak memakai baju Gusdurian dalam berpolitik praktis.

Bagaimana sikap politik keluarga Gus Dur?
Kalau secara personal kita semua mendiskusikannya, dan kami sudah ada pilihan politik ya. Tetapi begini, sama seperti posisinya Nahdatul Ulama, sama seperti posisinya Gusdurian tadi, ada peran pengayom masyarakat yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi pilihan politik keluarga Ciganjur adalah pilihan pribadi.

Oh berarti keluarga Ciganjur tidak akan kampanye untuk salah satu calon?
Oh nanti ibu tidak akan kam­panye untuk salah satu calon, Anita tidak, apalagi saya yang terikat dengan Gusdurian. Sementara untuk yang berpolitik praktis komandannya adalah Yenny Wahid atas nama Gerakan Kader Gus Dur. Tetapi kan Gerakan Kader Gus Dur ini membawa aspirasi pengikut Gus Dur.

Samalah seperti NU yang saat ini mengantarkan Pak Kiai Ma'ruf Amin menjadi cawapres, namun kan tetap menerima Pak Prabowo, jadi sama posisi kita keluarga Ciganjur dengan NU untuk mempertahankan tugas atau peran mengayomi masyarakat.

Ini pelajaran saja untuk kema­tangan kita semua sebagai bang­sa, bahwa tidak semua itu harus bergelindang dengan kekuasaan. Kami bisa mempunyai sikap tanpa harus keseret kepada du­kung mendukung ini. Jadi kami tetap punya sikap politik namun itu personal, tetapi kami meny­erahkan kepada Yenny Wahid untuk mengkoordinir pengikut Gus Durnya.

Apa sih alasan keluarga Gus Dur memberikan dukungan kepada salah satu calon?
Kami mencari yang selaras dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Gus Dur dengan segala catatan-catatannya. Nah catatan-catatan ini yang kita bawa ke­pada capres-cawapres ini. Kita melihatnya seperti itu. memang agak susah untuk bisa ideal 100 persen.

Kita sadar sekali soal ketidak­idealan ini. Yang jelas justru ukuran kita adalah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Gus Dur.

Kalau pun di kedua belah pihak ada yang bersebrangan dengan nilai-nilai yang diper­juangkan oleh Gus Dur itu, dikedua belah pihak ada. Dua-duanya ada catatan. Nantinya tugasnya Gusdurian untuk mengkritisi kebijakan publiknya.

Artinya, siapapun yang nanti berkuasa, kebijakan publikny­alah yang akan dipertanyakan, berpihak kepada publik atau tidak? Berpihak kepada kon­stitusi atau tidak? Membawa kemantapan demokrasi atau tidak. Itu saja pertimbangan Gusdurian. ***