Masyarakat nelayan dan pesisir tidak mengalami kedaulatan pangan yang digembar-gemborkan pemerintah. Hingga kini, nelayan dan masyarakat pesisir kian sulit memenuhi kebutuhan pangannya.
Pengurus KIARA dari Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) Amin Abdullah menuturkan, untuk memenuhi kebutuhan pangan, sangat diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi kreatif.
Beberapa faktor kesulitan nelayan menggapai kedaulatan pangannya di Lombok, lanjut dia, keterbatasan nelayan dalam melaut dan menangkap ikan.
"Selain adanya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kapal melaut, juga masih mahal dan sulit dijangkau nelayan. Pengeluaran operasional melaut lebih besar daripada tangkapan," papar dia dalam diskusi, peluncuran dan bedah buku, Mewujudkan Kedaulatan Pangan Masyarakat Pesisir Indonesia di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/10).
Di tempat yang sama, Andri Ratumakin dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan, masih banyak regulasi pemerintah yang tidak berpihak kepada pemenuhan kebutuhan dasar dan juga kedaulatan pangan bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
Menurut dia, kedaulatan pangan bagi nelayan dan masyarakat pesisir tidak akan tercapai, jika pemerintah tetap tidak memberikan potensi yang luas bagi nelayan dan masyarakat itu sendiri.
"Termasuk, sentralisasi bantuan pemerintah pusat masih terjadi. Nelayan dan masyarakat pesisir tidak merasakan manfaat dari bantuan pemerintah pusat, sebab tidak sampai kepada mereka dengan nyata," ujar Andri.
Sementara itu, Carolus Winfridus Keupung dari KIARA Sikka, Flores mengatakan, ada persoalan dalam pengelolaan dana desa untuk desa-desa nelayan dan masyarakat pesisir.
Menurut dia, pemerataan bantuan sebesar Rp 1 miliar per desa itu tidak terjadi.
"Hanya ada beberapa desa saja yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Flores," ujarnya.
[wid]
