Berita

Ratna Sarumpaet/RMOL

Politik

Kasus Ratna Sarumpaet Bikin Publik Tak Percaya Prabowo Dan Jokowi

KAMIS, 04 OKTOBER 2018 | 19:04 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Peristiwa politik di balik mencuatnya kabar penganiayaan berujung pengakuan bohong aktivis senior Ratna Sarumpaet bukan peristiwa sederhana.

"Peristiwa ini berdampak besar ke Prabowo dan Jokowi. Berdampak tidak percaya pada dua paslon. Rakyat bisa saja jenuh dengan politik seperti ini," kata Ketua Umum Komite Persatuan Nasional-Ganti Presiden (KPN-GP) 2019, Yudi Syamhudi Suyuti, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/10).

Ratna Sarumpaet tercatat sebagai salah satu jurkamnas Prabowo-Sandi. Kabar dia dianiaya pertama kali diungkap oleh kubu Prabowo-Sandiaga.


Namun hasil penyelidikan polisi tidak ditemukan adanya dugaan penganiayaan. Belakangan Ratna mengaku berbohong. Mukanya lebam-lebam bukan akibat penganiayaan tetapi akibat operasi sedot lemak.

Ratna, menurutnya Yudi, hanya pihak yang terseret sebuah operasi rahasia atau konspirasi menggembosi Prabowo. Setelah Ratna menyampaikan bantahan tak lama setelah beredar hasil pendalaman internal kepolisian ke publik, pihak Jokowi dan pendukungnya seolah mendapat angin segar untuk menyerang Prabowo.

"Solusi terbaik saat ini adalah polisi harus membuka semua konspirasi ini. Buka, bongkar dan ungkap semua kejadian ini. Rakyat perlu tahu. Ini pelajaran besar untuk kita semua bahwa Negara dalam bahaya," tukas Yudi.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya