Sebelumnya, beredar kabar yang menyatakan masyarakat Palu diperbolehkan mengambil barang di minimarket pasca gemÂpa dan tsunami adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.
Namun, Tjahjo pun membantah kabar tersebut. Dia menyatakan tidak pernah memberikan perintah untuk melakukan penjarahan. Berikut penuturannya.
Bagaimana tanggapan Anda soal memberikan izin masyarakat untuk menjarah toko?Hari Sabtu itu dalam rapat kaÂmi hanya menyampaikan singkat saja, tolong Pak Gubernur, kareÂna bantuan makan-minum belum masuk, saya melihat pengungsi yang sakit dan sebagainya, toÂlong dibelikan dulu.
Jadi printahnya hanya beli makanan yang ada ya, bukan membebaskan masyarakat untuk ngambil atau jarah makanan?Iya. Dalam rapat saya hanya minta Pemda fasilitasi untuk membeli minuman dan makanan di toko yang jual. Saya minta prioritas berikan dulu ke pengungsi, dan yang dirawat di rumah sakit. Cari yang punya toko, dan dibeli dulu. Saat itu saya juga minta pengawalan Satpol-PP dan Polri kemudian bagikan makanan tersebut. Saya menyuruh begitu karena saat itu darurat listrik mati, dan bantuan baru masuk malam dari daerah tetÂangga. Kondisi darurat, makanan, dan minuman belum masuk. Jadi saya minta langsung ke gubernur, untuk beli minumandari toko yang tutup. Uang gotong royong. Kemendagri ikut beli juga.
Tapi kabarnya terjadi peÂjarahan dan bukan hanya di toko makanan, tapi juga toko lainnya seperti emas?Setahu saya hari Sabtu belum ada penjarahan. Penjarahan engÂgak boleh dong. Orang sama-saÂma korban yang kena musibah. Sabtu hanya soal makanan saja yang kami instruksikan untuk diÂbeli, yang kami usahakan untuk borong supaya bisa dibagikan kepada para korban. Tapi tidak ada yang jual.
Pemda setempat belum bisa beroperasi normal akibat benÂcana. Apa yang Kemendagri lakukan terkait masalah ini?Hari Selasa ini, tim Kemendagri serta IPDN Manado dan Makassar merapat ke sana ya, membantu pendampingan, baik di Palu, Donggala, dan Sigi. Yang penting, pemerintah desa, kecamatan, kota dan provinsi, semuanya berjalan. Sehingga bisa menerima laporan, aduan masyarakat dan inventarisasi masalah. Pola perbantuan peÂlayanan publik seperti ini pernah diterapkan ketika bencana di Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa waktu lalu. Oleh kareÂna itu, saya berharap bantuan ini bisa langsung berjalan optimal.
Belakangan kan sempat beÂredar kabar hoaks soal tsunami lagi?Saya kira soal itu sudahdikoordinasikan oleh Pak Menkopolhukam ya. Saya dengar kemarin siang Kemenkopolhukam sudah ada rapat dengan BIN dan keÂpolisian. Saya kira marilah kita ikut prihatin. Saya sendiri, sesuai dengan tupoksi yang dimiliki oleh Kemendagri, sudah meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), supaya khusus di Sulteng ini sementara tidak ada kampanye. Biar kita konsentrasi dulu menyelesaikan tanggap darurat ini. Apa pun, Pileg dan Pilpres bisa ditunda sepanjang daerahnya ada bencana, baik di tingkat TPS, kecamatan, desa, maupun kota dan kabupaten. Silakan partai politik kalau mau kampanye bagi-bagi sembako, dan kebutuhan mereka saja.
Dengan begitu apakah artiÂnya tahapan pemilu di sana akan diundur?Pokoknya yang penting saya mohon pada KPU, jangan ada kampanye dulu, stop saja dulu. Mari kita empati pada warga yang kena musibah, sambil lihat tahap yang berikutnya.
Apa tujuan Anda datang ke KPK?Tujuan kami ke KPK ya untuk berdiskusi saja tentang daerah rawan korupsi. Terutama tentang pencegahan, supaya teman-teman gubernur terpilih ini lebih memahamilah, apa yang menÂjadi program KPK khusus lnya terkait pencegahan. Sehingga mereka memahami area-area rawan korupsi. ***
