Berita

Foto/Net

Bisnis

Produsen Belum Naikkan Harga Barang Dan Jasa

BPS Catat September Deflasi Walau Ada Pelemahan Rupiah
SELASA, 02 OKTOBER 2018 | 08:08 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah tidak boleh cepat puas dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan terjadi deflasi pada bulan September. Sebab pelemahan rupiah diproyeksi baru mulai berefek terhadap harga barang dan jasa pada bulan ini.

BPS mencatat September 2018 terjadi deflasi 0,18 persen. Hal itu terjadi karena terjadi penu­runan harga pada sejumlah barang dan jasa.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk David Sumual menilai, deflasi terjadi karena pengaruh harga makanan relatif terkendali. Hal itu terjadi lantaran produsen belum menaikkan harga kendati nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).


"Saat ini memang masih ter­jadi deflasi. Kemungkinan pro­dusen baru merespons nilai tukar rupiah pada bulan Oktober dengan kenaikan berkisar 3 sam­pai 10 persen," ungkap David di Jakarta, kemarin.

Selain itu, lanjut David, lon­jakan inflasi kemungkinan ber­potensi terjadi pada akhir tahun, bertepatan dengan perayaan hari raya Natal dan Tahun Baru. Sebab komoditas pangan akan mengalami lonjakan permintaan pada dua momen tersebut.

Daging Ayam Turun

Kepala BPS Kecuk Suhari­yanto melaporkan, deflasi Sep­tember terjadi kontribusi dari dua kelompok pengeluaran.

"Yakni penurunan bahan ma­kanan 1,62 persen dengan andil deflasi 0,35 persen. Dan, penu­runan sektor transportasi, komu­nikasi dan jasa keuangan 0,05 persen dengan menyumbang deflasi 0,01 persen," ungkap Kecuk.

Kecuk memaparkan, bahan makanan yang mengalami de­flasi yakni daging ayam ras dengan memberikan andil 0,13 persen. Harga bawang merah dengan andil 0,05 persen. Ikan segar sebesar 0,04 persen. Dan tomat sayur, cabe merah, serta telur ayam 0,03 persen. Cabe rawit 0,02 persen.

"Untuk beras maupun kentang sebaliknya, malah mengalami inflasi sebesar 0,01 persen," imbuhnya.

Untuk kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan, lanjut Kecuk, deflasi disebabkan karena adanya penurunan tarif angkutan udara, dengan andil sebesar 0,02 persen.

Sementara itu, untuk kelom­pok pengeluaran yang mengalami inflasi, Kecuk mengungkap­kan, terjadi pada makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau dengan kontribusi 0,29 persen. Penyebabnya, kenaikan harga pada mie instan, rokok kretek, dan filter yang masing-masing sebesar 0,01 persen.

Untuk kelompok perumahan, air, gas, listrik, dan bahan bakar mengalami inflasi dengan andil sebesar 0,05 persen. Untuk kelompok sandang memberikan andil inflasi sebesar 0,02 persen. Kelompok komoditas emas per­hiasan beri andil 0,01 persen. Kemudian, kelompok kesehatan mengalami inflasi dengan andil 0,02 persen. Dan, Kelompok pendidikan, re­kreasi, dan olahraga dengan inflasi 0,04 persen.

"Khusus pendidikan,andil terbesar dari kenaikan uang kuliah. Ada kenaikan biaya pen­didikan akademi dan perguruan tinggi," jelasnya.

Kecuk mengungkapkan, dari 82 kota yang masuk dalam per­hitungan indeks harga konsumen (IHK), 66 kota di antaranya mengalami deflasi sedangkan 16 kota lain terjadi inflasi. Deflasi tertinggi terjadi di Parepare yaitu sebesar 1,59 persen. Sedangkan terendah di Tegal, Singkawang, Samarinda dan Ternate sebesar 0,01 persen.

Untuk inflasi tertinggi terjadi di Bengkulu sebesar 0,59 persen. Dan inflasi terendah terjadi di Bungo sebesar 0,01 persen. "Bengkulu karena masih ada kenaikan angkutan udara. Ada Festival Tabut ini menyebabkan angkutan udara meningkat," tuturnya.

Kecuk mencatat secara keselu­ruhan pada tahun ini, inflasi telah mencapai 2,88 persen. Kecuk optimistis target inflasi sebesar 3,5 persen bisa tercapai.

Namun demikian, dia mengingatkan pemerintah harus berhati-hati khususnya pada Desember. Sebab pada bulan itu cenderung terjadi inflasi karena meningkatnya permintaan barang dan stok akibat kebutuhan Tahun Baru, liburan dan perayaan Natal. ***

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya