Ibas Desak Pemerintah Serius Bangun Regulasi Penanganan Bencana

Gempa dan tsunami yang terjadi di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara yang rentan terkena bencana. Terlebih, gempa besar sebelumnya juga terjadi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Atas alasan itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mendesak pemerintah, DPR RI, dan stakeholder terkait untuk membangun regulasi mitigasi penanganan bencana nasional.

"Mitigasi penanganan bencana nasional harus dilakukan secara serius, agar ke depan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang berpotensi bencana siap meminimalisasi korban bencana alam," ujarnya lewat keterangan tertulis, Sabtu (29/9).

Putra bungsu Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mendesak agar seluruh kementerian dan lembaga terkait seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperbaiki jalur darurat bencana baik dari laut dan udara.

"Kita juga mendorong Kemenhub) turut mempercepat pemulihan dan membuka jalur penyaluran bantuan, sehingga jika ada wilayah yang terisolasi dapat tersentuh bantuan," ungkapnya.

Ibas menambahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta mitra provider telekomunikasi juga harus memberikan perhatian serius membuka akses komunikasi warga agar terus bisa berkomunikasi dengan baik.

Sebab, dengan memulihkan jaringan komunikasi, Ibas yakin masyarakat Palu dan Donggala lebih cepat terbantu.

Sementara itu, Ibas juga mendesak Kementerian Sosial untuk bertindak cepat dalam pendistribusian bantuan sosial dan penanganan trauma korban pasca bencana.

"Warga butuh penanganan cepat dan tepat, saya minta cepat dalam pendistribusian bantuan dan penanganan trauma para korban pasca bencana," demikian Ibas. [ian]