Berita

Sandiaga Uno/RMOL

Politik

Kampanye Pilpres Akan Suram Jika Pelaku Fitnah Terhadap Sandi Tidak Terungkap

SABTU, 29 SEPTEMBER 2018 | 10:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kendati situs berisi fitnah atau hoax yang menyerang Calon Wakil Presiden, Sandiaga Uno sudah di-takedown, pihak berwajib harus segera mengungkap operator dan dalang di balik situs itu.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan, respon cepat dan pengusutan secara proporsional penting agar kampanye Pilpres 2019 berlangsung sejuk.

Fahira mengungkapkan, proporsionalitas termasuk di dalamnya kecepatan mengungkap pelaku penyebar hoax terutama yang menyasar para calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu prasyarat kampanye Pilpres yang berlangsung lebih dari enam bulan ini berlangsung sejuk, mengembirakan, dan menjadi ajang pendidikan politik yang baik bagi rakyat.


"Operator dan otak dari penyebar fitnah lewat situs abal-abal kepada Cawapres Sandiaga Uno harus segera terungkap. Jika tidak cepat terungkap, kampanye pilpres akan suram karena akan didominasi oleh kampanye hitam. Saya yakin situs-situs hoax seperti ini akan jadi "jamur di musim hujan" jika kepolisian tidak cepat menangkap pelakunya," tukas Fahira dalam keterangannya, Sabtu (29/9).
 
Menurut Fahira, munculnya situs hoax yang memfitnah pribadi Cawapres Sandiaga Uno adalah pelecehan terhadap institusi penegak hukum. Situs hoax ini seakan menantang Polri yang sebelum kampanye Pilpres berlangsung sudah memberi peringatan keras kepada siapa saja untuk jangan coba-coba menyebar hoax dan ujaran kebencian.

Keseriusan Polri dapat dilihat dari dikuatkannya Satgas Nusantara, yang akan bekerja penuh selama masa kampanye untuk menangkal hoax hingga kampanye suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Kalau sudah buat situs khusus, artinya mereka terorgansir dan ada penyandang dananya. Saya rasa, Polri punya semua sumber daya untuk membongkar dan menangkap otak di balik situs hoax ini dan ini sudah dibuktikan Polri dengan cepat mengungkap kasus-kasus sejenis sebelumnya," papar senoator Jakarta ini.

Selain diancam pidana penjara 6 tahun serta denda Rp 1 miliar yang siap menanti bagi siapapun pelakunya, kampanye hitam terutama saat kampanye Pilpres, menurut Fahira, adalah kejahatan sangat serius karena berpotensi mengancam ketahanan bangsa dan negera.

Pengungkapan kasus situs hoax dan fitnah yang menimpa Cawapres Sandiaga Uno menjadi ujian bagi komitmen kepolisian untuk tegas kepada semua pelaku hoax dan yang terpenting menjadi pembuktian komitmen Polri untuk menjaga kampanye berlangsung sejuk.

"Saya tidak ingin ada persepsi di masyarakat bahwa jika kasus hoax yang menimpa kubu oposisi prosesnya lamban. Karena saya menyakini Polri sangat proporsional dan profesional menangani semua kasus hoax dan punya komitmen tinggi menjaga hawa kampanye agar terus sejuk," pungkas Fahira.

Beberapa hari lalu warganet dihebohkan dengan website bertajuk SkandalSandiaga. Situs tersebut bercerita tentang skandal Sandi dengan beberapa perempuan termasuk laki-laki lengkap dengan foto yang diduga kuat telah diedit.

Koordinator Jurubicara Prabowo-Sandiaga, Dahnil A Simanjuntak meminta, meski web SkandalSandiaga sudah diblokir, pelaku dan penyebar hoax dan fitnah terhadap Sandi harus ditindak tegas. [rus]

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

IRGC: Jika Netanyahu Masih Hidup, Kami Akan Memburunya

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:44

Benarkah Membalik Pakaian Saat Dicuci Bikin Baju Lebih Awet?

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:24

Kantor PM Israel Bantah Rumor Netanyahu Tewas

Minggu, 15 Maret 2026 | 15:12

KPK Isyaratkan Tersangka Baru dari Pihak Swasta di Skandal Kuota Haji

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:40

KPK Endus Modus THR ke Forkopimda Terjadi di Banyak Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 14:02

Zelensky Tuduh Rusia Pasok Drone Shahed ke Iran untuk Serang AS

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:51

LPSK Beri Perlindungan Darurat untuk Aktivis KontraS Korban Teror Air Keras

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:41

Trump Minta Tiongkok hingga Inggris Kirim Kapal Perang ke Selat Hormuz

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:27

Serangan ke Aktivis Tanda Demokrasi di Tepi Jurang

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:20

KPK Bongkar Dugaan THR untuk Polisi, Jaksa, dan Hakim di OTT Cilacap

Minggu, 15 Maret 2026 | 13:15

Selengkapnya