Berita

Sandiaga Uno/RMOL

Politik

Kampanye Pilpres Akan Suram Jika Pelaku Fitnah Terhadap Sandi Tidak Terungkap

SABTU, 29 SEPTEMBER 2018 | 10:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kendati situs berisi fitnah atau hoax yang menyerang Calon Wakil Presiden, Sandiaga Uno sudah di-takedown, pihak berwajib harus segera mengungkap operator dan dalang di balik situs itu.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengatakan, respon cepat dan pengusutan secara proporsional penting agar kampanye Pilpres 2019 berlangsung sejuk.

Fahira mengungkapkan, proporsionalitas termasuk di dalamnya kecepatan mengungkap pelaku penyebar hoax terutama yang menyasar para calon presiden dan wakil presiden menjadi salah satu prasyarat kampanye Pilpres yang berlangsung lebih dari enam bulan ini berlangsung sejuk, mengembirakan, dan menjadi ajang pendidikan politik yang baik bagi rakyat.


"Operator dan otak dari penyebar fitnah lewat situs abal-abal kepada Cawapres Sandiaga Uno harus segera terungkap. Jika tidak cepat terungkap, kampanye pilpres akan suram karena akan didominasi oleh kampanye hitam. Saya yakin situs-situs hoax seperti ini akan jadi "jamur di musim hujan" jika kepolisian tidak cepat menangkap pelakunya," tukas Fahira dalam keterangannya, Sabtu (29/9).
 
Menurut Fahira, munculnya situs hoax yang memfitnah pribadi Cawapres Sandiaga Uno adalah pelecehan terhadap institusi penegak hukum. Situs hoax ini seakan menantang Polri yang sebelum kampanye Pilpres berlangsung sudah memberi peringatan keras kepada siapa saja untuk jangan coba-coba menyebar hoax dan ujaran kebencian.

Keseriusan Polri dapat dilihat dari dikuatkannya Satgas Nusantara, yang akan bekerja penuh selama masa kampanye untuk menangkal hoax hingga kampanye suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

"Kalau sudah buat situs khusus, artinya mereka terorgansir dan ada penyandang dananya. Saya rasa, Polri punya semua sumber daya untuk membongkar dan menangkap otak di balik situs hoax ini dan ini sudah dibuktikan Polri dengan cepat mengungkap kasus-kasus sejenis sebelumnya," papar senoator Jakarta ini.

Selain diancam pidana penjara 6 tahun serta denda Rp 1 miliar yang siap menanti bagi siapapun pelakunya, kampanye hitam terutama saat kampanye Pilpres, menurut Fahira, adalah kejahatan sangat serius karena berpotensi mengancam ketahanan bangsa dan negera.

Pengungkapan kasus situs hoax dan fitnah yang menimpa Cawapres Sandiaga Uno menjadi ujian bagi komitmen kepolisian untuk tegas kepada semua pelaku hoax dan yang terpenting menjadi pembuktian komitmen Polri untuk menjaga kampanye berlangsung sejuk.

"Saya tidak ingin ada persepsi di masyarakat bahwa jika kasus hoax yang menimpa kubu oposisi prosesnya lamban. Karena saya menyakini Polri sangat proporsional dan profesional menangani semua kasus hoax dan punya komitmen tinggi menjaga hawa kampanye agar terus sejuk," pungkas Fahira.

Beberapa hari lalu warganet dihebohkan dengan website bertajuk SkandalSandiaga. Situs tersebut bercerita tentang skandal Sandi dengan beberapa perempuan termasuk laki-laki lengkap dengan foto yang diduga kuat telah diedit.

Koordinator Jurubicara Prabowo-Sandiaga, Dahnil A Simanjuntak meminta, meski web SkandalSandiaga sudah diblokir, pelaku dan penyebar hoax dan fitnah terhadap Sandi harus ditindak tegas. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

UPDATE

Perbankan Nasional Didorong Lebih Sehat dan Tangguh di 2026

Senin, 22 Desember 2025 | 08:06

Paus Leo XIV Panggil Kardinal di Seluruh Dunia ke Vatikan

Senin, 22 Desember 2025 | 08:00

Implementasi KHL dalam Perspektif Konstitusi: Sinergi Pekerja, Pengusaha, dan Negara

Senin, 22 Desember 2025 | 07:45

FLPP Pecah Rekor, Ribuan MBR Miliki Rumah

Senin, 22 Desember 2025 | 07:24

Jaksa Yadyn Soal Tarik Jaksa dari KPK: Fitnah!

Senin, 22 Desember 2025 | 07:15

Sanad Tarekat PUI

Senin, 22 Desember 2025 | 07:10

Kemenkop–DJP Bangun Ekosistem Data untuk Percepatan Digitalisasi Koperasi

Senin, 22 Desember 2025 | 07:00

FDII 2025 Angkat Kisah Rempah Kenang Kejayaan Nusantara

Senin, 22 Desember 2025 | 06:56

Polemik Homebase Dosen di Indonesia

Senin, 22 Desember 2025 | 06:30

KKP Bidik 35 Titik Pesisir Indonesia Buat KNMP Tahap Dua

Senin, 22 Desember 2025 | 05:59

Selengkapnya