Berita

Anies Baswedan/RMOL

Nusantara

Usai Cabut Izin Reklamasi, Anies Minta Giant Sea Wall Dikaji Ulang

JUMAT, 28 SEPTEMBER 2018 | 23:23 WIB | LAPORAN:

Usai mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta, Gubernur Anies Baswedan meminta pemerintah pusat mengkaji ulang pengembangan terpadu National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau Giant Sea Wall.

Menurutnya, proyek itu perlu dikaji ulang karena bila tidak justru akan menumpuk air daratan yang masuk ke pesisir pantai Jakarta.

"Itu yang perlu dipertimbangkan ulang. Mengapa, karena justru dengan air yang muncul dari daratan begitu banyak ke pesisir," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (28/9).

Dia menyampaikan, perlu ada perubahan di pesisir Jakarta berupa tanggul pantai. Untuk mencegah adanya banjir rob karena Jakarta mengalami penurunan tanah sementara permukaan air lautnya naik turun.

"Ini memang dibutuhkan mencegah terjadinya rob. Karena itulah tanggul di pesisir pantai kami memandang sangat perlu dilakukan," jelas Anies. 

Dia mengaku tidak ingin pembangunan Giant Sea Wall dilakukan karena melihat dari berbagai negara berkembang yang membawa dampak air menjadi tidak bersih.

"Praktiknya di berbagai negara kita review setelah bertahun-tahun justru tidak menjadi air bersih tapi justru menjadi tempat berkumpul air-air yang membawa polutan. Dan menurut kami itu (Giant Sea Wall) dikaji ulang. Kalau tanggul di pantai itu perlu diteruskan," papar Anies.

Bila nantinya akan tetap dibangun maka air dalam Giant Sea Wall akan kotor dan keruh. Anies pun menyebutnya sebagai kobokan raksasa.

Pembangunan Giant Sea Wall sendiri rencananya akan dimulai tahun 2017. Sejak 2016 ketika Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat gubernur, proyek itu masih menjadi perdebatan. [wah]

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya