Berita

Wiranto/Net

Wawancara

WAWANCARA

Wiranto: Mari Ciptakan Pemilu Aman, Hindari Money Politics, Politik Identitas & Ujaran Kebencian

JUMAT, 28 SEPTEMBER 2018 | 08:47 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Beberapa hari lalu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menggelar rapat koordi­nasi terkait pengamanan tahapan Pemilu 2019, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta. Wiranto mengatakan, Pemilu 2019 me­mang lebih rumit, kompleks, dan massal dibandingkan dengan pemilu yang lalu, mengingat pemilu kali ini dilaksanakan serentak. Namun, dia meyakini Pemilu 2019 akan berjalan aman dan lancar jika ada komunikasi dan koordinasi yang baik dari pusat hingga ke tingkat pal­ing bawah. Berikut penuturan Wiranto selengkapnya sete­lah rapat koordinasi di Mabes Polri:

Apa saja yang dibahas da­lam rapat koordinasi Anda baru-baru ini?
Jadi kita berkumpul di Mabes Polri dalam rangka melaksana­kan rakor tingkat pusat dan tingkat daerah lewat vidcom. Artinya apa, kita mencoba untuk terus melakukan komunikasi. Tidak hanya pemangku kepentingan tingkat pusat, apakah dari aparat keamanan ataupun penye­lenggara pemilu dan pemerintah. Semuanya ingin, kita secara tuntas ya melakukan satu perbin­cangan dalam rangka perenca­naan pemilu presiden maupun pemilu legislatif di 2019 itu dapat terselengara dengan aman, sukses, dan bermartabat.

Untuk pengamanan Pemilu 2019, persiapan sudah sejauh mana?

Untuk pengamanan Pemilu 2019, persiapan sudah sejauh mana?
Pemilu 2019 memang lebih rumit ya, lebih kompleks dan lebih massal dibandingkan den­gan pemilu yang lalu. Karena memang secara serentak akan dilaksanakan pemilihan anggota legislatif dan presiden maupun wapres, legislatif tingkat pusat dan daerah. Paling tidak ada lima pilihan yang harus dipilih oleh masyarakat kita. Termasuk DPD pastinya. Juga kalau kita melihat, kontestan yang terlibat kecuali dua paslon itu juga me­libatkan para parpol.

Parpol tentu berkontestasi untuk supaya tetap eksis sebagai parpol. Dengan batas tre­shold yang empat persen itu. Kalau enggak lewat itu ya dia tersingkir dari perpolitikan na­sional. Jadi parpol sendiri juga melaksanakan kontestasi. Lalu perorangan, para caleg ini, pusat dan daerah, termasuk DPD, juga ikut kontestasi.

Sehingga memang hiruk pikuk ya. Akan banyak aktivitas yang harus diamankan atau diatur oleh penyelenggara pemilu dan aparat keamanan.

Apakah ada kerawanan dalam tahapan pengamanan Pemilu 2019 ini?
Kita mencoba mencari yang cu­kup rawan tadi dalam rakor untuk kita bincangkan bersama. Apakah dalam soal perhitungan, aktivitas di lapangan dan sebagainya. Para pejabat tadi telah menyampaikan beberapa arahan imbauan dan penekanan kepada para pemangku kepentingan di daerah.

Oh apa saja itu?
Paling tidak saya bisa men­catat, yang diperlukan adalah satu sinergi, satu koordinasi, sampai ke tingkat paling ujung. Sampai ke tingkat di mana me­mang di sana terjadi aktivitas masyarakat pemilih langsung.

Kalau untuk partai politik dan peserta pemilu sendiri bagaimana?

Kita telah sampaikan permo­honan, bahkan ajakan kepada seluruh masyarakat, utamanya parpol dan para kontestan, untuk mematuhi aturan atau undang-undang yang berlaku yang telah ditetapkan. Jangan dilanggar. Lalu kita juga mengharapkan sedapat mungkin hindari money politics. Dan penggunaan politik identitas yang berhubungan dengan SARA. Jangan sampe kita justru menggunakan politik identitas perbedaan suku agama ras perbedaan kehidupan sosial kita sebagai senjata dan instru­men untuk kita berkampanye. Itu kita hindari supaya persatuan kita sebagai bangsa masih tetap kita bisa jaga dengan sebaik-baiknya.

Oh ya, bagaimana antisipasi di medsos?
Tadi juga kita bahas dan diko­munikasikan, bagaimana kegia­tan medsos ya. Karena perkem­bangan medsos saat ini sudah sangat cepat sekali. Jangan sampe medsos itu justru dijadi­kan ajang kampanye negatif. Apakah hoaks hatespeech apa yang menyangkut masalah fitnah masalah mengkritisi satu dengan yang lain dengan cara-cara yang tidak senonoh dan sebagainya. Itu kan masih ada terjadi.

Kalau itu bisa kita cegah, hin­dari, paling tidak kita bisa men­gurangi kerawanan-kerawanan pemilu yang nanti akan kita laksanakan. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya