Berita

Massa Tolak Impor Beras/RMOL

Politik

Tolak Impor Beras, Demonstran Datangi KPK Dan Minta Jokowi Pecat Mendag

KAMIS, 27 SEPTEMBER 2018 | 15:38 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) digeruduk puluhan massa yang mengatasnamakan Koalisi #ProRakyat, yang merupakan gabungan dari aktivis 77-78 se-Indonesia (Gema 77-78) dan Masyarakat Peduli Jakarta (MPJ).

Kedatangan mereka untuk menyuarakan kritikan atas kesalahan kebijakan impor pangan yang dilakukan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita.

"Indonesia dibanjiri impor pangan yang menyengsarakan petani. Usut Mendag Enggar. Stop impor beras yang sengsarakan petani," ujar Koordinator Delegasi Gema 77-78 Syafril Sjofyan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (27/9).


Syafril menambahkan, impor yang menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meyalahi aturan ini berindikasi korupsi.

"Bukan mustahil ada pat gulipat antara importir dengan pejabat terkait," kata Syafril.

Sementara itu, Koordinator Delegasi MPJ M E Irmansyah mengatakan, adanya rekayasan permainan impor pangan ini diperkuat oleh pernyataan Dirut Bulog Budi Waseso.

"Dia mengingatkan tentang adanya kepentingan kelompok yang bermain bukan kepentingan bangsa," kata Irmansyah.

Dalam tuntutannya, Koalisi #ProRakyat meminta agar KPK segera turun tangan melakukan penyelidikan kasus kesalahan impor pangan oleh Kemendag ini.

Mereka juga meminta agar Presiden Joko Widodo segera memecat Menteri Enggar dari kabinetnya.

"Presiden harus berhentikan Menteri Enggar dan para  pejabat terkait sesuai temuan BPK  Praktik mafia pangan sangat menyengsarakan petani," pungkas Irmansyah. [fiq]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya