Berita

Foto: Facebook Rizal Ramli

Bisnis

Sri Mulyani Akui Ekonomi RI Rentan, Rizal Ramli Bilang Telat Mikir

RABU, 26 SEPTEMBER 2018 | 17:24 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Ekonom senior, Rizal Ramli, lagi-lagi menyesali respons lamban pemerintah atas situasi ekonomi nasional yang kian buruk.

Di halaman Facebook pribadinya beberapa jam lalu, mantan Menko Maritim dan Sumber Daya itu menanggapi pengakuan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, soal Indonesia yang tidak bisa beradaptasi di tengah gejolak ketidakpastian ekonomi global.

Pengakuan Sri Mulyani yang diberitakan sejumlah media massa nasional itu terjadi di tengah Seminar Nasional Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (26/9).


Rizal heran mengapa pengakuan itu baru terungkap sekarang. Padahal, ia sendiri sudah sejak satu tahun lalu mengingatkan situasi gawat ekonomi nasional. Namun pemerintah terus membantah peringatan darinya.

"Lho kok baru sekarang ngaku? Sejak setahun yang lalu sibuk bantah-bantah RR tidak benar," ungkap Rizal.

Ia menyindir Sri Mulyani yang pernah diberi penghargaan menteri terbaik di dunia malah hanya baik kepada pemberi utang dan selalu "telat mikir".

"Menkeu ter-baik-baik kpd pemberi utang ini, dgn beri bunga 2% kemahalan ini, memang selalu 'behind the curve' (telat mikirnya, ketinggalan). Itulah mengapa sulit capai stabilitas. Hanya BI yang proaktif dan 'ahead of the curve'," tulis mantan anggota panel ahli ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu.

Dikutip dari CNBC Indonesia, Sri Mulyani mengakui ekonomi Indonesia cukup rentan terhadap kondisi eksternal karena kurang pendalaman pasar keuangan domestik masih kurang. Salah satu buktinya adalah total dana pensiun yang dimiliki masyarakat Indonesia hanya 11,7 persen dari total dana Industri Keuangan Non Bank (IKNB) yang mencapai Rp 2.279 triliun.

Ia mengibaratkan dana pensiun yang kecil bagai danau yang dangkal. Danau yang dangkal sangat mudah terguncang bila ada seseorang dari luar melempar sesuatu ke dalamnya. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya