Sebagai salah satu organisai yang bisa menanamkan nasioanlisme, gerakan Pramuka harus terbebas dari paham-paham yang menjurus kepada radikalisme.
Harapan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah yang membekukan alokasi dana untuk kegiatan Pramuka, lantaran Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Pramuka Adhyaksa Dault diindikasi memiliki keterkaitan dengan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).
"Ini penting saya katakan, terlebih saat ini sedang dihelat Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pramuka memiliki posisi strategis yang berperan sebagai kawah candradimuka untuk menggodok dan menggembleng anak-anak bangsa yang memiliki mental kuat dan akhlak mulia," kata Karyono Wibowo melalui keterangannya, Selasa (25/9).
Direktur Indonesia Public Institute (IPI) ini melanjutkan, dugaan keterkaitan Adhyaksa Dault dengan organisasi terlarang di Indonesia HTI pernah menjadi berita besar pada tahun 2017 silam.
Kehadiran mantan Menteri Pemuda dan Olahraga di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada acara HTI membetot perhatian publik.
Betapa tidak, videonya yang mendukung Khilafah dan HTI tersebar luas dan menjadi viral. Imbas dari hal tersebut adalah pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga membekukan alokasi dana untuk gerakan Pramuka.
"Pada tahun 2017 lalu, pemerintah membekukan alokasi dana Rp 10 Miliar untuk pramuka. Kebijakan politik itu bukan tanpa alasan karena adanya dugaan keterkaitan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Indonesia dengan HTI. Bersihkan Pramuka dari radikalisme," bebernya.
Pada bagian lain, Karyono menilai kebijakan politik pemerintah Indonesia yang membekukan alokasi dana untuk Gerakan Pramuka Indonesia sudah tepat.
"Ini yang kita takutkan. Jangan sampai alokasi dana dari pemerintah digunakan secara tidak langsung untuk menyokong ormas yang sudah jelas-jelas dibubarkan dan anti Pancasila," demikian penjelasan Karyono.
Untuk diketahui, Adhyaksa sendiri akan segera mengakhiri jabatannya sebagai Ketua Kwarnas pada hari ini. Kwarnas Gerakan Pramuka akan segera menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) pada 25-29 September 2018 di Kendari, Sulawesi Tenggara.
[fiq]
