Berita

Bisnis

DPR: Pemerintah Seharusnya Berpegang Data BPS

SELASA, 25 SEPTEMBER 2018 | 13:19 WIB | LAPORAN:

Pemerintah seharusnya berpegang pada data produksi pangan Badan Pusat Statistik (BPS), bukan data Kementerian Pertanian (Kementan). Karena data Kementan bersifat internal.

Demikian komentar anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution perihal seteru antara Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita.

Buwas dan Enggar saling sindir mengenai perlu tidaknya pemerintah kembali mengimpor beras di tahun ini. Menurut Darmin, seteru keduanya karena data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan Kementan dinilai sering meleset.
                                                                                                                                           "Karena itu hanya data internal, sehingga kurang tepat kalau Pak Darmin mengkambinghitamkan data Kementan," ujar Andi.
                    
Kalau pemerintah membutuhkan data pembanding, menurut dia, seharusnya bisa menggunakan data stok Bulog. Karena stok beras ada di gudang-gudang Bulog.


Namun persoalannya, sejak tahun 2016 pemerintah tidak lagi memiliki data pangan resmi. Sejak itu BPS tidak mengeluarkan data produksi beras, melainkan hanya data ekspor dan impor beras.

Atas permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), BPS tengah menyiapkan metode penelitian yang baru terkait data pangan yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Untuk sementara BPS tidak merilis data pangan. Menunggu hasil metode baru untuk pengukuran luas panen komoditas padi," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Habibullah.

Kabar beredar, BPS akan merilis data pangan dengan metode baru pada Oktober 2018 mendatang. Molor dari rencana sebelumnya pada Agustus lalu. Data itu menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA),  bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Seperti pernah disampaikan Buwas di media beberapa hari belakangan ini, stok yang ada di gudang Bulog mencukupi untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ditambah lagi menurutnya, Bulog hingga kini terus menyerap beras dari petani lokal yang masih panen secara bergantian. Sehingga ia memperkirakan stok beras Bulog hingga akhir tahun bisa mencapai 3 juta ton.[wid]
 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Injak Kepala Kerbau saat Terima Gelar Adat Lampung, Apa Maknanya?

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Safari Politik Jokowi Bukti Kepemimpinan Gibran dan Kaesang Lemah

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:21

Jokowi dan PSI, Duri dalam Daging Pemerintahan Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:09

Daftar Wilayah yang Berpotensi Terdampak El Nino 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:05

Keiko Fujimori Akhirnya Bernasib Sama Seperti Prabowo

Selasa, 30 Juni 2026 | 18:03

KPK Sebut 10 Orang Diamankan dalam OTT Kuansing

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:57

Panitia Minta Jokowi Datang Setelah Acara Adat, Kunjungan Malah Batal

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:50

Koperasi Beri Ruang Bagi Mahasiswa Berwirausaha

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:37

Tutup Perdagangan Akhir Bulan: IHSG Merosot ke 5.643, Rupiah Loyo Dekati Rp18 Ribu

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:28

Ketum AHY: Genap 25 Tahun, Partai Demokrat Ingin jadi Bagian Solusi

Selasa, 30 Juni 2026 | 17:19

Selengkapnya