Berita

Bisnis

DPR: Pemerintah Seharusnya Berpegang Data BPS

SELASA, 25 SEPTEMBER 2018 | 13:19 WIB | LAPORAN:

Pemerintah seharusnya berpegang pada data produksi pangan Badan Pusat Statistik (BPS), bukan data Kementerian Pertanian (Kementan). Karena data Kementan bersifat internal.

Demikian komentar anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin terkait pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution perihal seteru antara Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Budi Waseso (Buwas) dengan Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita.

Buwas dan Enggar saling sindir mengenai perlu tidaknya pemerintah kembali mengimpor beras di tahun ini. Menurut Darmin, seteru keduanya karena data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan Kementan dinilai sering meleset.
                                                                                                                                           "Karena itu hanya data internal, sehingga kurang tepat kalau Pak Darmin mengkambinghitamkan data Kementan," ujar Andi.
                    
Kalau pemerintah membutuhkan data pembanding, menurut dia, seharusnya bisa menggunakan data stok Bulog. Karena stok beras ada di gudang-gudang Bulog.


Namun persoalannya, sejak tahun 2016 pemerintah tidak lagi memiliki data pangan resmi. Sejak itu BPS tidak mengeluarkan data produksi beras, melainkan hanya data ekspor dan impor beras.

Atas permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), BPS tengah menyiapkan metode penelitian yang baru terkait data pangan yang selama ini dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Untuk sementara BPS tidak merilis data pangan. Menunggu hasil metode baru untuk pengukuran luas panen komoditas padi," ujar Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, Habibullah.

Kabar beredar, BPS akan merilis data pangan dengan metode baru pada Oktober 2018 mendatang. Molor dari rencana sebelumnya pada Agustus lalu. Data itu menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA),  bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Seperti pernah disampaikan Buwas di media beberapa hari belakangan ini, stok yang ada di gudang Bulog mencukupi untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ditambah lagi menurutnya, Bulog hingga kini terus menyerap beras dari petani lokal yang masih panen secara bergantian. Sehingga ia memperkirakan stok beras Bulog hingga akhir tahun bisa mencapai 3 juta ton.[wid]
 

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Tunjuk Ara di Depan Luhut

Senin, 15 Desember 2025 | 21:49

Makin Botak, Pertanda Hidup Jokowi Tidak Tenang

Selasa, 16 Desember 2025 | 03:15

UPDATE

Kuasa Hukum: Nadiem Makarim Tidak Terima Sepeserpun

Minggu, 21 Desember 2025 | 22:09

China-AS Intervensi Konflik Kamboja-Thailand

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:51

Prabowo Setuju Terbitkan PP agar Perpol 10/2025 Tidak Melebar

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:35

Kejagung Tegaskan Tidak Ada Ruang bagi Pelanggar Hukum

Minggu, 21 Desember 2025 | 21:12

Kapolri Komitmen Hadirkan Layanan Terbaik selama Nataru

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:54

Kasus WN China Vs TNI Ketapang Butuh Atensi Prabowo

Minggu, 21 Desember 2025 | 20:25

Dino Patti Djalal Kritik Kinerja Menlu Sugiono Selama Setahun

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:45

Alarm-Alam dan Kekacauan Sistemik

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:39

Musyawarah Kubro Alim Ulama NU Sepakati MLB

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:09

Kepala BRIN Tinjau Korban Bencana di Aceh Tamiang

Minggu, 21 Desember 2025 | 19:00

Selengkapnya