Berita

Wiranto/Net

Politik

Pemilu 2019 Lebih Rumit, Wiranto Minta Aparat Tingkatkan Koordinasi

SELASA, 25 SEPTEMBER 2018 | 07:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 lebih rumit dan kompleks dibanding pemilu sebelumnya. Sebab, ada sebanyak 5 pilihan yang dilakukan masyarakat saat masuk tempat pemungutan suara (TPS).

Begitu kata Menkopolhukam Wiranto saat memberi arahan dalam Operasi Kepolisian Terpusat Mantab Brata 2018 di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9).

Dia menggarisbawahi bahwa jumlah pemilihan yang banyak itu membutuhkan pengamanan yang lebih juga. Sebab, banyak juga aktivitas masyarakat yang harus diamankan dan diatur oleh penyelenggar pemilu dan aparat keamanan.


“Oleh karena itu, pemerintah akan coba mencari hal-hal yang cukup rawan dalam rapat koordinasi untuk diperbincangkan bersama, apakah dalam soal perhitungan, aktivitas di lapangan, dan sebagainya,” sambungnya.

Dia berharap ada satu sinergi dan koordinasi antar aparat keamanan dan penyelenggara pemilu, mulai dari tingkat atas hingga tingkat bawah yang berhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat pemilih.

Diharapkan juga agar para petugas di lapangan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai paling bawah mengenali tugas mereka masing-masing, dan tidak hanya itu tapi juga mengenali kemungkinan masalah yang akan muncul di daerah.

“Karena dari daftar indeks kerawanan pemilu yang sudah masuk ke kita tidak setiap daerah itu sama, masing-masing daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul, bahkan harus dicari jalan keluarnya,” tegas mantan ketua umum Hanura itu.

Kepada masyarakat, Wiranto mengimbau agar menggunakan hak politik dengan baik dan tertib sesuai aturan yang berlaku.

“sesuai dengan hak-hak yang dimiliki. Hindari money politics dan penggunaan politik identitas yang berhubungan dengan SARA,” tukas Wiranto seperti dikutip laman Setkab. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya