Berita

Mardani Ali Sera/RMOL

Politik

Hantu Demokrasi Indonesia Adalah Politik Uang

SELASA, 25 SEPTEMBER 2018 | 02:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan terus berusaha menjadi partai yang terbuka kepada masyarakat soal transparan dan akuntabilitas dana kampanye.

"Institusionalisasi partai politik harus dibangun dari integritas lembaga yang kuat dan PKS siap. Itu bisa dibuktikan dari menjadi partai pertama yang melaporkan dana kampayenya ke KPU," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada redaksi, Selasa (26/9).

Lebih jauh, eks ketua Timses Anies-Sandi itu mengatakan bahwa hantu dalam sistem demokrasi Indonesia adalah masalah politik uang.


"Selama uang segalanya dalam kontestasi demokrasi, jangan mimpi Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur," ujarnya.

Pria kelahiran Betawi itu mengatakan bahwa sudah selayaknya partai politik di Indonesia institusi yang bisa dipercaya oleh masyarakat dimulai dari transparan dan akuntabel soal dana kampanyenya.

Inisiator #2019GantiPresiden itu juga mengatakan, selama ini PKS bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membahas prihal pelaporan dana kampanye parpol.

"PKS juga selalu mengupdate laporan dana bantuan partai politik setiap tahunnya di website PKS," kata Mardani.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu berharap demokrasi di Indonesia ke depan semakin baik dan baik lagi.

"Salah satu prinsip utama demokrasi adalah masalah akuntabilitas dan transparansi keuangan serta dana kampanye politik sebagai perwujudan teransparasi kelembagan," pungkas Mardani. [rus]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya