Berita

Foto/Repro

Nusantara

Aksi Kinerja Buruk Jokowi, Kader HMI Lampung Terluka

SENIN, 24 SEPTEMBER 2018 | 18:43 WIB | LAPORAN:

Kericuhan antara mahasiswa dengan aparat kembali terjadi. Kali ini,
Massa dari HMI Bandarlampung dihadang Satpol PP saat hendak menagih janji sikap DPRD Lampung atas buruknya kinerja Pemerintahan Jokowi, Senin sore (24/9). Akibatnya, terjadi aksi saling dorong antara massa mahasiswa dengan Satpol PP.

Seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Raden Intan Lampung, Yulia Melandari, terluka akibat jatuh akibat aksi saling dorong tersebut.

Sebelumnya, massa HMI mengajukan lima tuntutan dan lima solusi atas kondisi bangsa saat ini. Karena penyambutan tak yang ramah dari aparat, DPRD Lampung minta waktu bisa berdiskusi dengan mahasiswa 1x24 jam.

Sebelumnya, massa HMI mengajukan lima tuntutan dan lima solusi atas kondisi bangsa saat ini. Karena penyambutan tak yang ramah dari aparat, DPRD Lampung minta waktu bisa berdiskusi dengan mahasiswa 1x24 jam.

"Namun, janji tersebut meleset dan para mahasiswa kecewa atas penyambutan tak ramah dua kali ingin bertemu dengan anggota DPRD Lampung," kata Koordinator Lapangan (Korlap), Rizki Abdau dilansir kantor Berita RMOLLampung.

Menurut dia, aksi  dilakukan untuk menuntut solusi atas buruknya kinerja Presiden Jokowi yang tidak sesuai dengan Nawacita. Seperti banyaknya petani yang menjadi miskin ditambah nilai dolar yang semakin meroket atas rupiah.

Ketua HMI Bandarlampung, Husni Mubaroq meminta aparat Satpol PP bertanggung jawab atas korban luka-luka dari mahasiswa.

Kapolresta Bandarlampung, Kombes Murbani Budi Pitono yang datang ke lokasi berusaha menenangkan pihak mahasiswa dan Satpol PP.

"Saya minta adik-adik mahasiswa sabar, kita akan mediasikan kalian dengan pihak pemerintah, saya minta sabar, kita semua ini bersaudara," ujarnya.

Saat berita diturunkan, mahasiswa tetap berusaha ingin menemui anggota DPRD Lampung. [lov]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya