Berita

Foto/RMOL

Politik

Prabowo: Jangan Serahkan Satu Jengkal Tanah Pun Ke Asing!

SABTU, 22 SEPTEMBER 2018 | 22:39 WIB | LAPORAN:

Perjuangan dari para pendahulu bangsa harus dihargai dengan menjaga aset negara agar tidak dikuasai oleh pihak asing. Hal itu merupakan salah satu cara untuk menghargai tumpah darah para pahlawan dalam mencapai kemerdekaan.

Calon Presiden, Prabowo Subianto mengaku miris dengan keadaan ekonomi bangsa yang kian terpuruk. Hal itu, menurut dia, karena tidak sedikit aset milik bangsa dikuasai investor asing. Parahnya lagi, hanya segelintir orang Indonesia yang menguasai kekayaan alam negeri ini.

"(Padahal) Indonesia ini merdeka untuk hidup berdaulat, supaya rakyatnya tidak menjadi antek bangsa asing. Ribuan putra-putri terbaik, baik yang dalam organisasi tentara, maupun yang di luar berkorban jiwa dan raganya agar Indonesia, tidak lagi dijajah oleh bangsa asing," ujarnya, dalam acara Ngobrol Bersama 300 Jenderal dan Para Intelektual dengan 'Ekonomi Kerakyatan sebagai Solusi Tatanan Ekonomi Indonesia dan Global' di Hotel Sari Pan Pacifik, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (22/9).


Kondisi tersebut, kata Prabowo, karena sistem ekonomi negara saat ini sudah menyimpan dari UUD 45 yang asli. Sistem tersebut seakan permisif terhadap kepentingan asing.

"Kalau kita sudah meninggalkan kaedah-kaedah fundamental negara ini, bagaimana kita berharap negara ini aman dan sejahtera, tidak mungkin," tandasnya.

Kepada kaum intelektual dan akademisi Prabowo menekankan, yang menjadi petinggi negeri haruslah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi serta rasa cinta terhadap Tanah Air dan berpihak kepada bangsanya sendiri.

"Jangan pernah menyerahkan satu jengkal tanah pun kepada bangsa asing," tegasnya. [lov]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya