Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Teknologi Dan Proteksi Disiapkan Antisipasi Serangan Peretas Di Pilpres 2019

SABTU, 22 SEPTEMBER 2018 | 17:14 WIB | LAPORAN:

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjamin pemilihan umum legislatif dan Presiden serta Wakil Presiden pada 2019 aman dari serangan siber.

Kepala BSSN, Djoko Setiadi mengatakan, semua jenis teknologi dipersiapkan untuk membantu memperkuat sistem agar bebas dari serangan peretas atau hacker yang akan mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kami bertugas melakukan identifikasi kerentanan di bidang siber dengan kerja sama dengan unit siber kementerian atau lembaga. Dari hasil deteksi, kami lakukan proteksi untuk mengamankan Pemilu 2019," kata Djoko, Sabtu (22/9).


Djoko menuturkan, pihaknya telah melakukan identifikasi secara berkala terhadap potensi keamanan siber dalam tahapan Pemilu 2019. Ia menekankan pentingnya sistem teknologi Informasi, kebijakan keamanan, regulasi internal, dan koordinasi antar-pemangku kepentingan untuk mengamankan sektor-sektor vital di pemerintah dan publik.

Kendati sistem keamanan siber Indonesia masih tertinggal dari Malaysia dan Singapura, Ia mengingatkan bahwa negara paling aman pun tidak luput dari serangan siber. "Tidak ada negara satu pun di dunia yang aman dari serangan siber. Kita terus upayakan yang terbaik dan terus waspada serta selalu upgrade teknologi," ujarnya.

Ditegaskan, pihaknya akan selalu menjaga netralitas lembaga yang Ia pimpin dalam memasuki tahun politik Pemilihan Umum 2019. Djoko meminta rakyat Indonesia dapat ikut berperan bersama dalam menangkal upaya-upaya jahat atas serangan siber yang dapat merusak persatuan dan kesatuan republik Indonesia.

Sementara itu Pengamat Komunikasi Politik, Hendri Satrio mengapresiasi upaya pengamanan yang dilakukan BSSN dalam menjamin keamanan pelaksanaan Pemilu 2019 dari ancaman kejahatan siber. Pasalnya, ancaman kejahatan siber berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2019.

"Kita patut apresiasi langkah dan antisipasi BSSN dalam mengamankan pelaksanaan Pemilu 2019," ujarnya.

Dikatakan Hendri, jaminan keamanan siber sangat dibutuhkan masyarakat karena serangan terhadap layanan internet penyelenggara pemilu oleh kelompok peretas dapat memengaruhi hasil pemilu. [lov]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya