2017-2018, Pemerintah Tambah Utang Rp 1,47 Triliun Per Hari!

Dalam setahun terakhir, dari Juli 2017-Agustus 2018, utang pemerintah pusat bertambah Rp 538 triliun. Bila dibagi 365 hari maka rata-rata utang bertambah Rp 1,47 triliun tiap harinya.

"Nilai ini (menambah utang Rp 1,47 triliun per hari) lebih besar dari estimasi salah satu cawapres yang menyebut Indonesia menambah utang Rp 1 triliun per hari," kata Direktur Lingkar Survei Perjuangan (LSP) Gede Sandra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/9).

Kesimpulan Gede merujuk pernyataan resmi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan utang pemerintah pusat per 31 Agustus 2018 mencapai Rp 4.363,19 triliun, naik Rp 110,19 triliun atau 2,59% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 4.253 triliun.

Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya hari ini menyebut utang pemerintah terdiri atas komponen pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN). Rinciannya, total utang berasal pinjaman luar negeri sebesar Rp 815,05 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 6,25 triliun, SBN yang memiliki denominasi rupiah sebesar Rp 2.499,44 triliun dan denominasi valas Rp 1.042,46 triliun.

Komposisi utang pemerintah secara keseluruhan, kata Sri Mulyani, terdiri dari pinjaman 18,82%, SBN denominasi rupiah 57,28%, dan SBN denominasi valas 23,89%.

Gede pun meluruskan pernyataan Sri Mulyani yang menyebut bahwa kenaikan utang pemerintah salah satunya dikarenakan faktor eksternal seperti melemahnya nilai tukar rupiah.

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) bulan September 2018 keseluruhan utang luar negeri 357,98 miliar dolar AS, porsi utang yang berdenominasi dolar AS adalah sebesar 245,65 miliar atau 68,6% dari keseluruhan utang.

Kondisi ini, kata Gede, tentu sangat rentan terhadap fluktuasi nilai kurs dolar AS.

"Sebut porsi utang dolar AS di SBN di bawah 30% menyesatkan! Emangnya utang kita SBN doang," imbuh Gede.

Terpenting, kata Gede, penambahan utang yang menggebu-gebu oleh pemerintah tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan ekspor. Pada periode yang sama rata-rata pertumbuhan ekonomi yang digenjot pemerintah hanya tumbuh 5%.

"Utang bertambah 14 persen tapi ekonomi hanya tumbuh 5 persen. Defisit neraca perdagangan akumulatif malah minus 4 miliar dolar AS atau minus 60 triliun rupiah. Ini artinya penambahan utang tidak menghasilkan peningkatan pertembuhan ekonomi," katanya.[dem]