Berita

Gede Sandra/Net

Bisnis

2017-2018, Pemerintah Tambah Utang Rp 1,47 Triliun Per Hari!

JUMAT, 21 SEPTEMBER 2018 | 21:32 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Dalam setahun terakhir, dari Juli 2017-Agustus 2018, utang pemerintah pusat bertambah Rp 538 triliun. Bila dibagi 365 hari maka rata-rata utang bertambah Rp 1,47 triliun tiap harinya.

"Nilai ini (menambah utang Rp 1,47 triliun per hari) lebih besar dari estimasi salah satu cawapres yang menyebut Indonesia menambah utang Rp 1 triliun per hari," kata Direktur Lingkar Survei Perjuangan (LSP) Gede Sandra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/9).

Kesimpulan Gede merujuk pernyataan resmi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan utang pemerintah pusat per 31 Agustus 2018 mencapai Rp 4.363,19 triliun, naik Rp 110,19 triliun atau 2,59% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp 4.253 triliun.


Sri Mulyani dalam konferensi pers di kantornya hari ini menyebut utang pemerintah terdiri atas komponen pinjaman dan Surat Berharga Negara (SBN). Rinciannya, total utang berasal pinjaman luar negeri sebesar Rp 815,05 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 6,25 triliun, SBN yang memiliki denominasi rupiah sebesar Rp 2.499,44 triliun dan denominasi valas Rp 1.042,46 triliun.

Komposisi utang pemerintah secara keseluruhan, kata Sri Mulyani, terdiri dari pinjaman 18,82%, SBN denominasi rupiah 57,28%, dan SBN denominasi valas 23,89%.

Gede pun meluruskan pernyataan Sri Mulyani yang menyebut bahwa kenaikan utang pemerintah salah satunya dikarenakan faktor eksternal seperti melemahnya nilai tukar rupiah.

Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) bulan September 2018 keseluruhan utang luar negeri 357,98 miliar dolar AS, porsi utang yang berdenominasi dolar AS adalah sebesar 245,65 miliar atau 68,6% dari keseluruhan utang.

Kondisi ini, kata Gede, tentu sangat rentan terhadap fluktuasi nilai kurs dolar AS.

"Sebut porsi utang dolar AS di SBN di bawah 30% menyesatkan! Emangnya utang kita SBN doang," imbuh Gede.

Terpenting, kata Gede, penambahan utang yang menggebu-gebu oleh pemerintah tidak meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan ekspor. Pada periode yang sama rata-rata pertumbuhan ekonomi yang digenjot pemerintah hanya tumbuh 5%.

"Utang bertambah 14 persen tapi ekonomi hanya tumbuh 5 persen. Defisit neraca perdagangan akumulatif malah minus 4 miliar dolar AS atau minus 60 triliun rupiah. Ini artinya penambahan utang tidak menghasilkan peningkatan pertembuhan ekonomi," katanya.[dem]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya