DPR Minta Kapolri Usut Aksi Respresif Aparat Di Bengkulu Dan Medan

. Kapolri Jenderal Tito Karnavian diminta untuk mengusut pembubaran aksi mahasiswa di Bengkulu dan Medan yang dilakukan secara represif oleh polisi.

Demikian disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Dari Fraksi PKS, Aboebakar Alhabsy dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Jumat (21/9).

"Pembubaran kegiatan aksi mahasiswa yang represif seperti di Bengkulu dan Medan kemarin seharusnya tak perlu terjadi. Saya minta Kapolri mengusut persoalan ini apakah memang prosedur pengamanan aksi telah sesuai dengan protab," kata Aboebakar.

Lebih lanjut Politisi PKS ini menyoroti unjuk rasa massa pro dan kontra pemerintahan Jokowi di Medan diwarnai bentrok, Kamis (20/9). Menurutnya polisi tidak boleh bias menghadapi kejadian seperti ini.

"Apalagi pada aksi di Medan terdapat dua kubu yang sedang menjalankan aksi, terdapat kesan aparat melindungi salah satu kubu dan represif terhadap kubu lain. Tentunya ini harus dipertanggung jawabkan ke publik dengan baik," kata Aboebakar.

Legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan I ini juga menyayangkan tindakan represif polisi. Menurutnya apa yang dilakukan mahasiswa tersebut adalah hak konsitusional mereka.

"Saya sangat menyayangkan jika aparat membubarkan aksi mahasiwa secara represif. Apa yang dilakukan oleh mahasiswa adalah menyampaikan pendapat yang merupakan hak konstitusional. UUD 1945 menjamin hak tersebut dan kepolisian memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan," kata Aboebakar.

Terjadi aksi Mahasiswa di Bengkulu, Selasa (18/9) Dan Medan, Kamis (20/9). Aksi Mahasiswa ini mengkritisi kinerja pemerintah pusat terkait persoalan sektor ekonomi. Peserta aksi menuntut stabilisasi nilai tukar rupiah, peningkatan ekspor dan mengurangi impor.

Selain itu, mereka juga menuntut perbaikan harga jual komoditas pertanian, serta optimalisasi peran lembaga pemerintahan. [rus]