Berita

Hamdhani/Net

Politik

Nasdem: Soal Impor Beras, Pasti Kemenko Perekonomian Punya Hitungan

JUMAT, 21 SEPTEMBER 2018 | 14:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah menuai kritikan dari banyak kalangan. Pasalnya, impor itu dilakukan di tengah stok beras yang melimpah mencapai 2,4 juta ton dan panen raya petani.

Sehingga dengan adanya impor beras tersebut, dikhawatirkan harga pokok beras dari petani menurun. Akibatnya Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh kader Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita pun menjadi bulan-bulanan publik karena dianggap bermain kartel beras.

Politisi Partai Nasdem, Hamdhani berpandangan bahwa kebijakan impor ini bukan hanya diputuskan oleh Kemendag saja melainkan secara bersama dengan Kemenko Perekonomian.


"Pasti Kemenko Perekonomian sudah punya hitung-hitungan kenapa kita harus impor," kata Hamdhani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/9).

Dia yakin kebijakan yang diambil oleh Kemenko Perekonomian tersebut untuk jangka panjang dan melalui analisa yang matang.

"Pasti ada kajiannya seperti enam bulan ke depan misalnya memasuki musim hujan, lahan pertanian kita yang semakin menyempit, dan serangan hama wereng. Jadi bukan seenaknya saja," tegasnya.

Anggota Komisi VI DPR tersebut menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki target swasembada beras pada tahun 2019 mendatang.

"Tapi kan Kemenko Perekonomian punya analisa lain. Ini untuk enam bulan ke depan. Ingat, kebutuhan beras kita per bulan itu mencapai 2 juta ton," pungkas Hamdhani. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya