Berita

Hamdhani/Net

Politik

Nasdem: Soal Impor Beras, Pasti Kemenko Perekonomian Punya Hitungan

JUMAT, 21 SEPTEMBER 2018 | 14:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Kebijakan impor beras yang dilakukan oleh pemerintah menuai kritikan dari banyak kalangan. Pasalnya, impor itu dilakukan di tengah stok beras yang melimpah mencapai 2,4 juta ton dan panen raya petani.

Sehingga dengan adanya impor beras tersebut, dikhawatirkan harga pokok beras dari petani menurun. Akibatnya Kementerian Perdagangan yang dipimpin oleh kader Partai Nasdem, Enggartiasto Lukita pun menjadi bulan-bulanan publik karena dianggap bermain kartel beras.

Politisi Partai Nasdem, Hamdhani berpandangan bahwa kebijakan impor ini bukan hanya diputuskan oleh Kemendag saja melainkan secara bersama dengan Kemenko Perekonomian.


"Pasti Kemenko Perekonomian sudah punya hitung-hitungan kenapa kita harus impor," kata Hamdhani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (21/9).

Dia yakin kebijakan yang diambil oleh Kemenko Perekonomian tersebut untuk jangka panjang dan melalui analisa yang matang.

"Pasti ada kajiannya seperti enam bulan ke depan misalnya memasuki musim hujan, lahan pertanian kita yang semakin menyempit, dan serangan hama wereng. Jadi bukan seenaknya saja," tegasnya.

Anggota Komisi VI DPR tersebut menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki target swasembada beras pada tahun 2019 mendatang.

"Tapi kan Kemenko Perekonomian punya analisa lain. Ini untuk enam bulan ke depan. Ingat, kebutuhan beras kita per bulan itu mencapai 2 juta ton," pungkas Hamdhani. [rus]

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya