Ide Partai Golkar mendorong agar prioritas dana optimalisasi diubah di tahun anggaran depan merupakan hal yang bagus. Apalagi dalam ide tersebut, dana optimalisasi dikembalikan ke pemerintah sebagai bantalan fiskal jika diperlukan untuk mengurangi tekanan utang.
Dosen Universitas Paramadina, Luthfi Assyaukanie menilai bahwa ide itu saat bagus dalam penguatan fiskal.
Lebih dari itu, dia menilai bahwa ide Partai Golkar tersebut merupakan bukti politisi turut memikirkan perkembangan gejolak masalah ekonomi bangsa.
“Kita semua tentu senang membaca berita seperti ini. Mengelola dan merencanakan anggaran lebih Rp 2.000 triliun memang tidak mudah. Karena itu politisi dan pemerintah memang harus saling membantu dan mengontrol," jelasnya kepada wartawan, Jumat (21/9).
Menurutnya, ide brilian Golkar itu harus didukung partai-partai politik lain di DPR. Sebab masalah ekonomi yang sedang dihadapi adalah imbas dari krisis di dunia. Sehingga dibutuhkan peran konstruktif dari elemen bangsa, utamanya elemen partai yang ada di parlemen.
“Sebab, nasib rakyat menjadi taruhannya,†katanya.
Sementara itu, pujian juga datang dari pengamat ekonomi Edbert Gani. Direktur Riset ALX Strategy itu menilai inisiatif Golkar bisa menjadi dana tambahan bagi bantalan fiskal pemerintah di saat ekonomi sedang sulit.
“Wah, kalau betul dilaksanakan, sangat bagus. Belum pernah sebelumnya dilakukan. Inisiatif baru, patut dipuji,†tuturnya.
Arah baru kebijakan anggaran yang didorong Fraksi Partai Golkar merupakan bentuk altruisme atau kepedulian partai atas masalah yang dihadapi rakyat.
Terlebih, selama ini dana optimalisasi selalu membuka peluang para politisi untuk mencari keuntungan dari berbagai proyek pemerintah. Dengan pengalihan peruntukan dana tersebut, maka semua akan kembali diserahkan ke pemerintah untuk bantalan fiskal.
“Jadi, selain positif buat kebijakan fiskal, arah baru ini juga mengurangi peluang korupsi para politisi DPR," katanya.
Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta Fraksi Partai Golkar untuk tidak tinggal diam saat situasi ekonomi yang sulit. Kata dia, DPR harus mengambil langkah untuk memberi solusi.
Airlangga mengatakan pihaknya bersama seluruh kekuatan Fraksi Partai Golkar di DPR mendorong agar tahun anggaran sekarang dan ke depan, dana optimalisasi diubah prioritasnya, dikembalikan lagi ke pemerintah untuk digunakan sebagai bantalan fiskal jika diperlukan.
Dana optimalisasi adalah dana untuk kementerian dan lembaga yang bisa dikeluarkan dalam keadaan mendesak, dengan syarat harus sesuai dengan prioritas dan agenda pemerintah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah.
[ian]
