Fahri: Kebijakan Beras Selalu Menjadi Isu Laten Jelang Pemilu

Cara Kementerian Perdagangan (Kemendag) menentukan besaran cadangan pangan dipertanyakan sejumlah pihak, termasuk Wakil DPR Fahri Hamzah.

“Satu hal yang harus dicatat tebal, sejarah mengajarkan kita bahwa beras sejak era kerajaan hingga era republik bukan hanya sekadar produk pertanian, tapi ia juga stabilisator politik kekuasaan. Beras adalah soal politik dan daya tahan, stamina rakyat dan kekuasaan,” kata Fahri dalam keterangan tertulisnya yang diterima wartawan, Jumat (21/9).

Fahri mengatakan, beras tidak hanya komoditas ekonomi tapi juga politik. Adalah politik kebijakan beras selalu menjadi isu laten jelang pemilu.

"Ruang abu-abu impor ada, karena adanya kewajiban cadangan pangan pemerintah baik pusat maupun daerah, di sini lah data bermain dan dimainkan," ujar Fahri.

Padahal, sambung Fahri, UU mempersyaratkan impor pangan diizinkan apabila kecukupan produksi nasional dan cadangan pangan pemerintah kurang.

"Problemnya apakah produksi dan cadangan pangan pemerintah surplus atau minus? di pihak pemerintah sendiri data tak pernah padu,” demikian Fahri politisi dari PKS ini. [jto]