Keran impor yang dibuka Kementerian Perdagangan di tengah ketersediaan beras dalam negeri akibat permainan kartel pangan.
Pengaruh para pencari rente ekonomi membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkutik menghadapi desakan impor pangan.
"Kebijakan impor muncul di saat musim panen. Ini sistem yang kejam sekali. Para kartel menguasai seluruh komoditas terkait kebijakan impor yang muncul ini," jelas ekonom senior Indonesia DR. Rizal Ramli dalam diskusi bertajuk 'Polemik Impor Beras' di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/9).
Dia menjelaskan, struktur pasar di Indonesia diciptakan oleh kartel. Di mana, pada saat petani panen kartel pangan akan menurunkan harga impor sehingga harga jual petani jatuh. Sebaliknya jika tidak panen maka harga kembali dinaikkan.
"Ini yang membuat harga-harga pangan dari petani menjadi jatuh. Begitu tidak panen, harga kembali digenjot naik. Jadi petani tidak untung malah buntung. Konsumen menjadi sangat dirugikan. Ini terjadi di banyak komoditas pangan. Kami minta pemerintah benahi sistem kartel ini," papar Rizal.
Dia mencontohkan perbedaan harga beras di Thailand yang hanya Rp 6.000 per liter dan sekitar Rp 7.000 ketika sampai di Indonesia.
"Namun di dalam negeri harga beras mencapai Rp 10 ribu per liter," kata Rizal.
Untuk itu, dia menyarankan jika Presiden Jokowi mau berada di pihak rakyat dan mendapat dukungan kembali maka harus berani melawan sistem kartel pangan.
Rizal memastikan bahwa keuntungan yang didapat kartel pangan sangat luar biasa, bahkan bisa membeli sejumlah stasiun televisi nasional.
"Jokowi pidato akan hapus kartel mafia. Tapi begitu Pak Jokowi berkuasa, orang-orangnya ditempel," imbuh menko perekonomian era Presiden Gus Dur tersebut.
[wah]
