Diingatkan, Polisi Pengayom Rakyat Bukan Pelaku Kekerasan

Tindakan kekerasan yang dilakukan aparat di beberapa daerah dalam pengamanan mahasiswa saat melakukan unjuk rasa melanggar hak asasi manusia. Sebab hak menyampaikan aspirasi adalah hak yang dilindungi oleh undang-undang.

"Kami mengecam keras tindakan represif aparat yang mengakibatkan jatuh korban di pihak mahasiswa tersebut," kata  Koordinator Komunitas Relawan Sadar (Korsa) Amirullah Hidayat kepada redaksi, Kamis (20/9).

Amirullah meminta aparat kepolisian tidak melakukan kekerasan dalam menangani unjuk rasa mahasiswa. Apalagi sampai menggunakan pasukan Brimob untuk membubarkan mereka.

"Tindakan ini bisa membuat rakyat marah," ujar Amirullah.

Dia meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadikan Korps Bhayangkara sebagai pengayom dan pelindung bagi rakyat, bukan malah menjadi pelaku kekerasan.

"Kalau memang Kapolri tidak mampu mengendalikan anggotanya lebih baik mengundurkan diri saja," katanya.

Sebab ditakutkan tindakan kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap mahasiswa membuat rakyat marah. Apalagi selama ini sudah banyak terjadi tindakan persekusi terhadap para aktivis.

"Kesabaran rakyat ada batasnya. Kalau sempat ini terjadi maka akan berbahaya bagi keamanan nasional," ungkap Aktivis Muhammadiyah ini.

Kepolisian diharapkan bekerja profesional dan menggunakan kebijakan mengayomi dalam menangani unjuk rasa mahasiswa. Bukan seolah-olah berhadapan dengan rakyat.

"Jangan sampai rakyat berpikir bahwa saat ini polisi telah bermain politik untuk mencari muka kepada penguasa. Ingat, polisi independen dan mandiri. Tidak boleh dikendalikan oleh kekuasaan manapun, termasuk Presiden sekalipun. Polisi harus menjalankan fungsinya saja, nggak usah ikut berpolitik," tegas Amirullah Hidayat.[dem]