Berita

Hukum

Ketua DPRD Jambi Akui Ada Yang Nanya Uang Ketok Palu

KAMIS, 20 SEPTEMBER 2018 | 17:09 WIB | LAPORAN:

. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston mengaku ada anggotanya yang menanyakan imbalan uang ketok palu ketika mau mengesahkan RAPBD Jambi TA 2018.

Cornelis mengatakan, salah satu anggotanya itu berasal dari Fraksi PDIP di DPRD Jambi.

"Pada saat itu, ada salah satu anggota dari Fraksi PDIP menyampaikan ada uang ketok palunya tidak," ujar Cornelis di persidangan kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan tersangka Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (20/9).


Sebelumnya, Zumi didakwa KPK telah melakukan gratifikasi kepada sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi guna mengesahkan RAPBD Jambi TA 2018.

Dalam kasus gratifikasi yang juga kerap disebut uang ketuk palu ini, Zumi didakwa bersalah bersama salah satu pejabat pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan.

Zumi disinyalir telah berhasil mengumpulkan uang suap dari jatah pemberian izin proyek-proyek di Provinsi Jambi pada 2 Februari 2018. Nominal suapnya mencapai Rp 6 miliar.

Kemudian, sejumlah Rp 3,4 miliar dari uang suap yang diterimanya itu diduga telah dibagikan ke setiap anggota DPRD Jambi sebesar Rp 200 juta untuk menetapkan RAPBD Provinsi Jambi TA 2018. [rus]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya