KPU Hanya Akomodir Caleg Mantan Napi Yang Ajukan Ajudikasi Ke Bawaslu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mengakomodir caleg mantan narapidana korupsi, narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak yang mengajukan ajudikasi ke Bawaslu RI.

Komisioner KPU RI, Ilham Saputra menjelaskan pihaknya tidak bisa meloloskan caleg mantan napi yang tidak mengajukan ajudikasi ke Bawaslu.

Hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dan PKPU tentang pencalonan DPD maupun PKPU yang pencalonan DPR.

"Kalau yang tidak ajukan ajudikasi kami tidak bisa akomodasi," ujarnya di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (20/9).

Ilham menambahkan agar para para caleg mantan napi yang mengajukan ajudikasi ke Bawaslu bisa masuk ke daftar caleg tetap (DCT), mereka harus memenuhi syarat pendaftaran calon sebagaimana ditentukan oleh aturan dan undang-undang.

"Misalnya syarat bahwa mereka sudah umumkan ke media, dan juga mereka ijazahnya ada, dan sebagainya. Jadi syarat lain juga kami perhatikan," ujarnya.

Adapun pengumuman penetapan DCT akan dilakukan pada pukul 16.00 WIB sore nanti. DCT yang sudah ditetapkan KPU RI masih bisa digugat oleh para bakal caleg yang tidak puas.

"Tiga hari dengan perhitungan hari kerja akan ada pengajuan sengketa soal DCT yang akan kami tetapkan nanti sore," pungkasnya. [nes]