Berita

Enggartiasto Lukita/Net

Politik

PDIP: Ubah Saja Kemendag Jadi Kementerian Impor Pangan

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 | 21:46 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang terus melakukan kebijakan impor pangan tanpa ada persetujuan Kementerian Pertanian dan Bulog menuai kecaman.

Baru-baru ini, ekonom senior Rizal Ramli mengkritik keras kementerian yang dipimpin oleh Enggartiasto Lukita tersebut. Alhasil, kritikan itu menghasilkan somasi Partai Nasdem karena sudah menyeret nama ketua umumnya Surya Paloh, termasuk Presiden Joko Widodo.

Keanehaan terlihat ketika kebijakan impor beras dilakukan ketika stok beras nasional yang kini mencapai 2,4 juta ton sesuai data Bulog.


Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Ono Surono menyatakan jumlah tersebut merupakan titik aman untuk pangan nasional.

"Info saat ini stok beras di Bulog sudah 2,4 juta ton dan boleh dikatakan aman untuk nasional," kata Ono kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (19/9).

Atas dasar itu, Angggota DPR asal Indramayu tersebut menyatakan tidak perlu Kemendag melakukan impor.

"Kalau saya sih simpel bila stok aman, tidak terjadi lonjakan harga beras dan produksi stabil, ya harus ditolak," tegasnya.

Menurut Ono, adalah hal aneh bila Kemendag hanya mau urus impor saja tanpa mau tahu produksi padi, stok atau cadangan beras, harga dan masalah gudang yang sudah penuh.

"Kalau begitu ubah saja namanya menjadi Kementerian Impor Pangan," pungkasnya.[lov]

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya