Berita

Budi Waseso/Net

Politik

Buwas Ngaku Curiga, BPK Temukan Persetujuan Impor Pangan Tidak Lalui Rakor

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 | 14:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengaku curiga dengan kebijakan impor pangan yang dilakukan Kementerian Perdangan. Tidak sepatutnya Indonesia sebagai negara agraris melakukan hal tersebut. Ironis.

“Republik Indonesia ini negara agraris, tapi kita justru malah impor bahan pertanian atau pangan. Ini kan ironis,” ujar Budi Waseso pada acara peresmian Politeknik Pertanian Pembanggunan di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/9).

Kecurigaan Buwas, sapaan populernya saat menjabat Kabareskrim Mabes Polri, terhadap kebijakan impor pangan, beralasan. Hasil telisik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setidaknya dalam bentang waktu Tahun 2015 hingga Semester I Tahun 2017, bisa menjadi jawaban.


Data hasil telisik BPK yang beredar di kalangan wartawan, menegaskan bahwa sistem pengendalian intern Kementerian Perdagangan belum efektif untuk memenuhi kapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Data yang beredar di kalangan wartawan, BPK menemukan penerbitan persetujuan impor dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga yang dilakukan Kementerian Perdagangan tidak melalui pembahasan dalam rapat koordinasi (Rakor) dan tanpa rekomendasi dari kementerian teknis.

Pada point ini, telisik BPK menemukan pada proses impor gula, baik Gula Kristal Putih (GKP) maupun Gula Kristal Merah (GKM). Juga terjadi pada kebijakan impor Beras Kukus, impor sapi, impor daging sapi yang pada tahun 2016 saja mencapai angka Rp 737,65 miliar.

Sementara pada proses impor yang tidak didukung oleh dokumen persyaratan yang lengkap, BPK menemukan terjadi pada penerbitan persetujuan impor beras. Juga terjadi pada persetujuan impor sapi, impor daging sapi, dan impor garam.

Kata Buwas, Tiongkok yang tidak memiliki basis pertanian tapi memiliki ketahanan pangan yang baik. Ketahanan pangan di Tiongkok bisa mencapai 10 tahun, padahal hanya bisa menanam sekali dalam setahun.

“Sementara Indonesia yang memiliki masa tanam dua hingga tiga kali setahun, tidak memiliki ketahanan pangan. Indonesia mengandalkan impor dalam memenuhi kebutuhan mendasar tersebut. Kenapa kita kalah sama Tiongkok? Ini pasti ada yang salah,” tegasnya.

Buwas mengaku miris dengan impor pangan yang terus dilakukan pemerintah.

“Impor pangan merupakan hal ironis lantaran Indonesia merupakan negeri yang agraris,” katanya.

Banyak beras impor di gudang Bulog yang tidak digunakan sama sekali. Bahkan ada yang sudah turun mutu. Terus kalau kita harus impor itu untuk apa?, ujar Buwas bertanya-tanya.

Lebih ironis lagi, saat ini stok beras Bulog melimpah. Bahkan, saking melimpahnya, Bulog sampai harus meminjam gudang pihak lain untuk menyimpan stok beras.

Buwas pun bertekad akan mencari tahu lebih dalam akar masalah kebijakan impor pangan yang dilakukan. [dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya