Berita

Budi Waseso/Net

Politik

Buwas Ngaku Curiga, BPK Temukan Persetujuan Impor Pangan Tidak Lalui Rakor

RABU, 19 SEPTEMBER 2018 | 14:11 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso mengaku curiga dengan kebijakan impor pangan yang dilakukan Kementerian Perdangan. Tidak sepatutnya Indonesia sebagai negara agraris melakukan hal tersebut. Ironis.

“Republik Indonesia ini negara agraris, tapi kita justru malah impor bahan pertanian atau pangan. Ini kan ironis,” ujar Budi Waseso pada acara peresmian Politeknik Pertanian Pembanggunan di Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/9).

Kecurigaan Buwas, sapaan populernya saat menjabat Kabareskrim Mabes Polri, terhadap kebijakan impor pangan, beralasan. Hasil telisik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setidaknya dalam bentang waktu Tahun 2015 hingga Semester I Tahun 2017, bisa menjadi jawaban.


Data hasil telisik BPK yang beredar di kalangan wartawan, menegaskan bahwa sistem pengendalian intern Kementerian Perdagangan belum efektif untuk memenuhi kapatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Data yang beredar di kalangan wartawan, BPK menemukan penerbitan persetujuan impor dalam rangka menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga yang dilakukan Kementerian Perdagangan tidak melalui pembahasan dalam rapat koordinasi (Rakor) dan tanpa rekomendasi dari kementerian teknis.

Pada point ini, telisik BPK menemukan pada proses impor gula, baik Gula Kristal Putih (GKP) maupun Gula Kristal Merah (GKM). Juga terjadi pada kebijakan impor Beras Kukus, impor sapi, impor daging sapi yang pada tahun 2016 saja mencapai angka Rp 737,65 miliar.

Sementara pada proses impor yang tidak didukung oleh dokumen persyaratan yang lengkap, BPK menemukan terjadi pada penerbitan persetujuan impor beras. Juga terjadi pada persetujuan impor sapi, impor daging sapi, dan impor garam.

Kata Buwas, Tiongkok yang tidak memiliki basis pertanian tapi memiliki ketahanan pangan yang baik. Ketahanan pangan di Tiongkok bisa mencapai 10 tahun, padahal hanya bisa menanam sekali dalam setahun.

“Sementara Indonesia yang memiliki masa tanam dua hingga tiga kali setahun, tidak memiliki ketahanan pangan. Indonesia mengandalkan impor dalam memenuhi kebutuhan mendasar tersebut. Kenapa kita kalah sama Tiongkok? Ini pasti ada yang salah,” tegasnya.

Buwas mengaku miris dengan impor pangan yang terus dilakukan pemerintah.

“Impor pangan merupakan hal ironis lantaran Indonesia merupakan negeri yang agraris,” katanya.

Banyak beras impor di gudang Bulog yang tidak digunakan sama sekali. Bahkan ada yang sudah turun mutu. Terus kalau kita harus impor itu untuk apa?, ujar Buwas bertanya-tanya.

Lebih ironis lagi, saat ini stok beras Bulog melimpah. Bahkan, saking melimpahnya, Bulog sampai harus meminjam gudang pihak lain untuk menyimpan stok beras.

Buwas pun bertekad akan mencari tahu lebih dalam akar masalah kebijakan impor pangan yang dilakukan. [dem]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya