PKB: Kebijakan Impor Bukan Untuk Segelintir Orang!

Kebijakan impor yang dilakukan oleh pemerintah harus diorientasikan untuk kesejahteraan rakya, bukan untuk keuntungan segelintir orang.

"Keputusan impor harus menjadi keputusan yang memikirkan kesejahteraan rakyat, jangan dijadikan keputusan yang di luar itu," ujar Wasekjen PKB Daniel Johan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9).

Menurutnya, impor itu dilakukan untuk menutupi kekurangan bukan sebagai proyek semata dari oknum-oknum tertentu. Pasalnya jika impor hanya dilakukan untuk kepentingan segelintir golongan tertentu, maka akan membahayakan pemerintahan Joko Widodo.

Selain itu, ia juga menyoroti Permendag 1/2018 soal kebijakan impor yang bisa diputuskan tanpa melalui persetujuan kementerian teknis.

"Ya makanya itu bagian dari kebijakan yang berbhaya. Nggak bisa seperti itu karena itu ada UU-nya yang mengatur pangan. Di situ kan harus melalui rekomendasi kementerian teknis," bebernya.

Selain kebijakan, Wakil Ketua Komisi IV DPR tersebut juga menyoroti basis data yang digunakan oleh masing-masing kementerian terkait. Misalnya perbedaan data yang mencolok antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian yang membuka peluang impor beras.

"Kita sudah bertahun tahun memiliki alasan seperti itu (perbedaan data). Nggak boleh lagi kita punya alasan itu ke depan," tegasnya.

Dia mengimbau agar perapihan data di lintas kementerian terutama yang menyangkut soal pangan bisa dilakukan.

"Ke depan harus kita rapikan seluruh data. Yanh kita pegang hanya satu yakni data BPS," pungkasnya. [fiq]