Berita

Mahyudin/Humas MPR

Banyak Pejabat Korup, Mahyudin Kadang Risih Sosialisasi Empat Pilar MPR

SELASA, 18 SEPTEMBER 2018 | 16:04 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin merasa risih ketika mensosialisasikan Empat Pilar MPR di tengah-tengah masyarakat, sementara tidak sedikit anggota MPR yang juga anggota DPR berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Banyak tokoh dan pemimpin yang kurang memberi keteladanan kepada masyarakat.

"Persoalan kurangnya keteladanan dari sebagian tokoh dan pemimpin bangsa ini merupakan tantangan bangsa Indonesia. Tantangan inilah salah satu alasan MPR mensosialisasikan Empat Pilar MPR," kata Mahyudin dalam keterangan Humas MPR.


Mahyudin menyampaikan itu saat membuka sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat Klaten, Jawa Tengah, Selasa (18/9). Sosialisasi kerjasama MPR dengan Yayasan Dharma Utama menghadirkan pembicara Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Endang Srikarti Handayani.

Mahyudin mengungkapkan banyak tokoh dan pemimpin bangsa yang ditangkap KPK gara-gara korupsi. Misalnya, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Mahkamah Konstitusi, anggota DPR dan lainnya.

"Teman saya Ketua DPR ditangkap. Ketua DPD, anggota DPR, menteri dan gubernur banyak, apalagi bupati tidak terhitung. Semua ditangkap KPK karena korupsi. Kita ini sedang darurat korupsi," katanya.

Banyaknya tokoh dan pemimpin yang berurusan dengan KPK itulah membuat Mahyudin risih. Pasalnya, tidak sedikit anggota DPR yang juga anggota MPR ditangkap KPK karena dugaan korupsi. Padahal Mahyudin adalah pimpinan MPR.

"Karena itulah saya kadang-kadang agak risih juga kalau melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR. Saya menyampaikan ideologi Pancasila dan menanamkan ideologi di tengah-tengah masyarakat, sementara anggota saya (anggota MPR) banyak yang ditangkap karena korupsi," ujarnya.

"Saya adalah pimpinan MPR. Anggota saya, 692 orang (anggota DPR dan anggota DPD). Tidak habis-habisnya anggota saya ditangkap KPK gara-gara korupsi," sambungnya.

Mahyudin menyarankan kepada para pejabat publik untuk menanggalkan jabatannya jika ingin kaya. Sebab, seorang pejabat publik harus berpikir sebagai negarawan. Tugas pejabat publik adalah mengurus negara dan rakyat.

"Saya sarankan kalau mau kaya jangan jadi pejabat publik. Jadilah pengusaha. Pejabat publik itu harus negarawan, mengurus negara dan rakyat. Jika sebagai pejabat publik melakukan korupsi maka telah mengkhianati rakyat," tandasnya.

Bagaimana menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia? Mahyudin mengatakan melawan korupsi harus dimulai dari diri sendiri.

"Darimana mulai menghilangkan korupsi? Mulailah dari diri sendiri. Kapan? Sekarang juga. Karena negara ini bisa bangkrut kalau korupsi masih merajalela," ucapnya. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya