Berita

Mahyudin/Humas MPR

Banyak Pejabat Korup, Mahyudin Kadang Risih Sosialisasi Empat Pilar MPR

SELASA, 18 SEPTEMBER 2018 | 16:04 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin merasa risih ketika mensosialisasikan Empat Pilar MPR di tengah-tengah masyarakat, sementara tidak sedikit anggota MPR yang juga anggota DPR berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Banyak tokoh dan pemimpin yang kurang memberi keteladanan kepada masyarakat.

"Persoalan kurangnya keteladanan dari sebagian tokoh dan pemimpin bangsa ini merupakan tantangan bangsa Indonesia. Tantangan inilah salah satu alasan MPR mensosialisasikan Empat Pilar MPR," kata Mahyudin dalam keterangan Humas MPR.


Mahyudin menyampaikan itu saat membuka sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat Klaten, Jawa Tengah, Selasa (18/9). Sosialisasi kerjasama MPR dengan Yayasan Dharma Utama menghadirkan pembicara Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Endang Srikarti Handayani.

Mahyudin mengungkapkan banyak tokoh dan pemimpin bangsa yang ditangkap KPK gara-gara korupsi. Misalnya, Ketua DPR, Ketua DPD, Ketua Mahkamah Konstitusi, anggota DPR dan lainnya.

"Teman saya Ketua DPR ditangkap. Ketua DPD, anggota DPR, menteri dan gubernur banyak, apalagi bupati tidak terhitung. Semua ditangkap KPK karena korupsi. Kita ini sedang darurat korupsi," katanya.

Banyaknya tokoh dan pemimpin yang berurusan dengan KPK itulah membuat Mahyudin risih. Pasalnya, tidak sedikit anggota DPR yang juga anggota MPR ditangkap KPK karena dugaan korupsi. Padahal Mahyudin adalah pimpinan MPR.

"Karena itulah saya kadang-kadang agak risih juga kalau melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR. Saya menyampaikan ideologi Pancasila dan menanamkan ideologi di tengah-tengah masyarakat, sementara anggota saya (anggota MPR) banyak yang ditangkap karena korupsi," ujarnya.

"Saya adalah pimpinan MPR. Anggota saya, 692 orang (anggota DPR dan anggota DPD). Tidak habis-habisnya anggota saya ditangkap KPK gara-gara korupsi," sambungnya.

Mahyudin menyarankan kepada para pejabat publik untuk menanggalkan jabatannya jika ingin kaya. Sebab, seorang pejabat publik harus berpikir sebagai negarawan. Tugas pejabat publik adalah mengurus negara dan rakyat.

"Saya sarankan kalau mau kaya jangan jadi pejabat publik. Jadilah pengusaha. Pejabat publik itu harus negarawan, mengurus negara dan rakyat. Jika sebagai pejabat publik melakukan korupsi maka telah mengkhianati rakyat," tandasnya.

Bagaimana menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia? Mahyudin mengatakan melawan korupsi harus dimulai dari diri sendiri.

"Darimana mulai menghilangkan korupsi? Mulailah dari diri sendiri. Kapan? Sekarang juga. Karena negara ini bisa bangkrut kalau korupsi masih merajalela," ucapnya. [rus]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

BNI Bawa Tiga UKM Indonesia Tembus Pasar Korea Selatan

Jumat, 17 Juli 2026 | 00:23

Api Ludeskan Rumah Tinggal di Cakung Timur

Jumat, 17 Juli 2026 | 00:14

BNI Geber Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR

Jumat, 17 Juli 2026 | 00:01

Baznas dan Sound Rhythm Ajak Nonton Bola Sambil Sedekah

Kamis, 16 Juli 2026 | 23:47

Rano Karno Targetkan 500 Penyanyi Tampil di Bundaran HI

Kamis, 16 Juli 2026 | 23:16

Simpul Nominee Rumah Sentul

Kamis, 16 Juli 2026 | 23:00

Nobar Piala Dunia TNI AD di 25 Ribu Titik Capai 1,13 Juta Penonton

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:52

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:45

KPK Rampungkan Analisis Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:34

Wamen Investasi: Kepastian Hukum Jadi Faktor Penting Tarik Investor Asing

Kamis, 16 Juli 2026 | 22:22

Selengkapnya