Menteri Perdagangan Rekayasa Impor Pangan Demi Keuntungan Kelompok

. Maraknya impor yang dilakukan Kementerian Perdagangan dinilai sebagai penyebab buruknya perekonomian Indonesia akhir-akhir ini. Khususnya, impor besar-besaran di sektor pangan.

"Para petani dan masyarakat lainnya sudah banyak yang mengeluhkan adanya impor ini, tapi pemerinrah abai atas itu dan tetap meneruskan impor," ujar Koordinator Demonstrasi dari Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima), Wempi di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (17/9).

Dalam unjuk rasanya kali ini, Prima menyatakan bahwa kebijakan impor pangan yang dikeluarkan Mendag, Enggartiasto Lukita tidak dilakukan sesuai prosedur semestinya.

Sehingga, sambung Wempi, ada indikasi korupsi dalam kebijakan impor yang telah menguntungkan kelompok tertentu ini.

"Itu berdasarkan temuan dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2017 lalu," ucap Wempi.

Sebelumnya, berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II BPK tahun 2017 disimpulkan telah terjadi kesalahan kebijakan impor untuk komoditas beras, gula, garam, hingga daging sapi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kesalahan tersebut terjadi karena penerbitan persetujuan impor tidak sesuai dengan kebutuhan dan produksi di dalam negeri.

"Dalam temuan itu, Menteri Enggar seharusnya melakukan koordinasi dengan menteri terkait sebelum melakukan impor," kata Wempi.

Dalam tuntutannya, Prima meminta KPK untuk segera memeriksa Mendag Enggar terkait dugaan korupsi impor pangan besar besaran ini.

Sekedar informasi, selama Menteri Enggar menjabat, Indonesia tercatat telah menggelontorkan impor fantastis berupa beras sebanyak 1 juta ton, garam sebanyak 3,7 juta ton, dan gula sebanyak 3,6 juta ton.

Dalam praktik impor tersebut, BPK menemukan bahwa Kemendag tidak memiliki mekanisme untuk memastikan jumlah realisasi impor agar tidak melebihi jumlah persetujuan impor yang telah diterbitkan. [rus]