Berita

Spanduk/Repro

Politik

GNPF Ulama: Spanduk HTI Urusan Pemerintah

MINGGU, 16 SEPTEMBER 2018 | 16:31 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Spanduk mengatasnamakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertebaran di area Ijtima Ulama II. Padahal, HTI secara resmi sudah dibubarkan pemerintah.

Spanduk berlatar belakang hitam bertuliskan 'Hizbut Tahrir Indonesia Siap Mendukung Ijtima Ulama 2 Mewujudkan Negara Khilafah' juga terlihat di sepanjang jalan menuju tempat lokasi Ijtima Ulama II, di Hotel Grand Cempaka Jakarta, Minggu (16/8).

Tak hanya itu, ada juga spanduk HTI yang bertuliskan dukungannya kepada Ijtima Ulama II dan #2019TegakanKhilafah.


Menganggapi hal itu, Sekjen GNPF Ulama, Ustaz Al Khathath menyampaikan bahwa spanduk tersebut adalah urusan HTI.

"Itu urusan mereka (HTI), hak mereka. Kita tidak pernah mewajibkan atau menyuruh untuk membuat spanduk," kata Al Khathath di Hotel Grand Cempaka, Minggu (16/9).

Pihaknya, kata Al Khathath, tidak mempermasalahkan ketika ada pihak yang memelintir bahwa Ijtima Ulama II termasuk Prabowo-Sandi didukung oleh HTI atau mendukung gerakan HTI untuk menegakkan khilafiah.

"Biarkan saja yang melintir-melintir silakan saja, kita tidak ada urusannya dengan itu," terangnya.

Keberadaan HTI, tambah dia, yang sudah dibekukan oleh pemerintah melalui Perpres 2/2017 menjadi urusan pemerintah dengan HTI sendiri. Pihaknya tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal tersebut.

"Kalau itu silakan tanya ke pemerintah, jangan tanya ke saya. Kita nggak ada urusan dan no comment," pungkasnya.[lov]

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya