ICW: Parpol Belum Serius Berantas Korupsi

. Perilaku praktik korupsi massal anggota legislatif bukan fenomena yang baru. Korupsi berjemaah menunjukkan belum ada pembenahan serius partai politik untuk mencegah korupsi di parlemen.

"Kalau kita melihat korupsi massal di DPRD ini polanya sama saja di berbagai daerah, ada keterlibatan dari kepala daerah, ada keterlibatan birokrasi dan kemudian dari DPRD," kata peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina saat diskusi "Mengapa DPRD Korupsi Beramai-ramai?" di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/9).

Almas berpandangan, untuk mencegah atau memberantas korupsi di tingkat legislatif tidak cukup dengan penindakan aparat hukum itu sendiri.

"Dibutuhkan ada banyak pembenahan di situ, salah satunya pembenahan sistem yang paling penting aktor masalah itu ada di partai politik itu sendiri," ujarnya.

Parpol, sambung Almas, harus memiliki peran untuk menghadirkan anggota legislatif dari proses awal untuk mencegah kasus-kasus korupsi yang melibatkan legislatif dan kepala daerah terulang lagi.

"Monitoring dan evaluasi anggota legislatif kader dari parpol itu sendiri," ujar Almas.

Menurutnya, pembenahan sistem partai politik untuk lebih transparan dan akubtabel penting. Namun, ada lagi yang lebih penting yaitu sikap dari politisi itu sendiri untuk mengubah dirinya dengan tidak mengedepankan sifat-sifat transaksional dan pragmatisme.

"Bagaimana partai politik, politisi untuk memenangkan. Pemilu sebenarnya yang membuat mahal adalah cara yang tidak perlu dilakukan untuk pemilu itu sendiri misalnya di pemilu kepala daerah yang mahal itu mahar politik," imbuhnya.

"Mahar mahal politik itu yang mahal puluhan sampai ratusan miliar, kemudian juga politik uang jual beli suara," pungkas Almas menambahkan. [rus]