Berita

Rizal Ramli/Net

Politik

Ancam Rizal Ramli, Nasdem Gali Lubang Kubur Sendiri

RABU, 12 SEPTEMBER 2018 | 16:50 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ancaman Partai Nasdem kepada ekonom senior DR Rizal Ramli bisa menjadi blunder elektoral untuk Nasdem.

"Nasdem semestinya tidak membuka ladang pertempuran yang tidak perlu mengingat ladang pertempuran utama adalah bagaimana lolos jerat parliamentary threashold," kata Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (Prima) Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (12/9).

Rizal diancam akan dilaporkan ke polisi jika tidak mencabut pernyataannya menyebut Presiden Jokowi tidak berani menegur Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita karena takut kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Ancaman didahului oleh somasi terhadap Rizal.


Pernyataan itu disampaikan Rizal Ramli pada acara Indonesia Business Forum yang ditayangkan stasiun TV One pada Kamis (6/9) pekan lalu. Kritik Rizal disampaikan terkait impor ugal-ugalan yang dilakukan Kemendag terhadap sejumlah komoditas diantaranya garam, gula dan beras.

"Jika somasi dilayangkan bisa dipastikan Rizal Ramli akan melawan. Tipikal Rizal Ramli adalah petarung yang pantang mundur oleh gertakan siapapun. Bahkan Kabarnya 1.000 pengacara siap membela Rizal Ramli melawan Partai Nasdem," kata Sya'roni.

Jika Somasi dilayangkan dan Rizal Ramli juga tidak tinggal diam, maka perkara ini akan berlanjut ke pengadilan. Jika sudah masuk ke pengadilan, sebut Sya'roni, akan terbuka seluruh konspirasi yang selama ini tertutup rapat.

Menteri Perdagangan adalah kader Partai Nasdem yang mau tidak mau akan dieskpos paling utama sebagai operator impor. Dan perlu diingat bahwa mayoritas rakyat yang terdiri dari petani, petambak garam dan yang lainnya adalah pihak yang dirugikan adanya kebijakan impor. Bukan tidak mungkin, masih kata Sya'roni, mereka akan menjadikan Partai Nasdem sebagai musuh bersama.

"Jika sudah distigmakan sebagai musuh rakyat, jangan berharap akan lolos ambang batas parlemen," tegas dia.

Dia menyebut langkah yang diambil Nasdem kepada Rizal salah. Mestinya kalau Ketua Partai Nasdem Surya Paloh merasa tidak terlibat dalam impor, ia cukup menegur kadernya yang duduk sebagai Menteri Perdagangan.

"Gelombang impor yang dilakukan oleh pemerintah jelas menyengsarakan rakyat. Orang tahunya yang duduk sebagai Menteri Perdagangan adalah kader Nasdem, mau tidak mau nama parpol juga terkena dampaknya. Menteri Perdagangan itu idealnya meningkatkan ekspor, bukan menggenjot impor," tukas Sya'roni.[dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya