Berita

Penandatanganan nota kesepakatan kerjasama antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan Ministry of Government Legislation Korea Selatan/Setkab

Politik

Indonesia Dan Korsel Sepakat Bangun Enam Kerjasama

SELASA, 11 SEPTEMBER 2018 | 14:41 WIB | LAPORAN:

Nilai Perdagangan Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2022 mendatang ditargetkan mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat.

Target merupakan hasil kesepakatan kedua negara dalam mempererat 45 tahun hubungan, khususnya di bidang ekonomi.

Presiden Joko Widodo mengapresiasi kemajuan hubungan Indonesia-Korsel.


Menurutnya di tengah banyak ketidakpastian di dunia, Indonesia dan Korsel mampu membukukan hubungan yang semakin kuat.

"Saya mendapatkan laporan, dalam pertemuan bisnis telah ditandatangani sejumlah MoU dengan potensi investasi sebesar 6,2 miliar dolar Amerika Serikat," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden, Selasa (11/9).

Jokowi dan rombongan menteri Kabinet Kerja mengawali lawata kerja di Korsel pada Minggu (9/9). Di Korsel Jokowi bersama rombongan membawa misi kerjasama pemerintah dengan pemerintah dan kerjasama bisnis antara pengusaha Indonesia dengan para pengusaha Korael.

Indonesia dan Korsel sepakat menandatangani enam nota kesepahaman yang disaksikan langsung Jokowi dan Presiden Korsel Moon Jae-in.

Enam nota kesepahaman itu mengenai kerjasama di bidang keimigrasian, kesepahaman mengenai kerjasama di bidang ekonomi, kesepahaman mengenai kerjasama di bidang manajemen sumber daya manusia.

Kemudian nota kesepahaman mengenai kerjasama antara Sekretariat Kabinet Republik Indonesia dengan Ministry of Government Legislation Korea Selatan, kesepahaman mengenai kerjasama di bidang keamanan maritim dan nota kesepahaman mengenai kerjasama di bidang aktivitas yang berkaitan dengan industri 4.0.

Turut hadir dalam pertemuan bilateral tersebut ialah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Kepala BKPM Thomas Lembong, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf dan Dubes RI untuk Korsel Umar Hadi. [nes]


Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya