Berita

John Bolton/Net

Dunia

AS Ancam Sanksi Ke Pengadilan Pidana Internasional

SELASA, 11 SEPTEMBER 2018 | 10:31 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Amerika Serikat mengancam sanksi terhadap Pengadilan Pidana Internasional (ICC) jika menindaklanjuti tuntutan terhadap Amerika Serikat.

Penasihat Keamanan Nasional John Bolton mengatakan Amerika Serikat akan melakukan segalanya untuk melindungi warga negaranya,

Pernyataan ini dikeluarkan karena saat ini ICC tengah mempertimbangkan untuk menuntut tentara Amerika Serikat atas dugaan pelecehan tahanan di Afghanistan.


"Jika pengadilan datang kepada kami, kami tidak akan duduk diam," kata Bolton di Washington.

Dia menekankan bahwa hakim dan jaksa ICC akan dilarang memasuki Amerika Serikat. Serta aset dan dana mereka yang berada di Amerika Serikat pun akan dikenakan sanksi jika kasus itu dilanjutkan.

"Kami akan mengadili mereka dalam sistem kriminal Amerika Serikat. Kami akan melakukan hal yang sama untuk setiap perusahaan atau negara yang membantu penyelidikan ICC terhadap orang Amerika," sambungnya seperti dimuat BBC.

Bolton menilai, kasus semacam itu jika ditindaklanjuti maka akan menguancam kedaulatan dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Amerika Serikat sendiri saat ini adalah salah satu negara yang tidak bergabung dengan ICC.

Sedangkan ICC yang didirikan di awal tahun 2000an bertugas untuk menyelidiki dan menyeret ke pengadilan orang-orang yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang, mengintervensi ketika otoritas nasional tidak dapat atau tidak akan menuntut. [mel]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya