Proyek Infrastruktur Ditunda, Justru Problem Baru

Moratorium proyek pembangunan infrastruktur yang banyak mengandung bahan baku impor oleh pemerintah, dikhawatirkan bakal menimbulkan banyak masalah baru.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mengatakan, pemerintah memang harus menunda proyek infrastruktur tersebut, jika tidak kurs rupiah menembus angka di atas Rp 15 ribu. Namun dia mempertanyakan waktu kebijakan itu berlaku.

"Artinya proyek-proyek yang banyak mengunakan bahan baku impor seperti proyek pembangkit listrik, kereta cepat, MRT, pelabuhan dan airport yang sudah jalan akan banyak yang mangkrak," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (11/9).

Ia mengingatkan, pemerintah harus menanggung pinalti alias denda yang nilainya tidak kecil dari kontraktor jika proyek infrastruktur itu kelamaan ditunda.

"Yang pasti akan ada pinalti yang harus ditanggung pemerintah oleh para kontraktor-kontraktor yang sudah mengerjakan proyek pemerintah yang sedang berjalan," ujarnya.

Persoalan lainnya yang muncul dengan keputusan tersebut, menurut ketua umum Serikat Pekerja (SP) BUMN Bersatu ini, pengangguran kian bertambah.

"Akan banyak PHK para pekerjanya karena tidak ada bahan baku yang akan digunakan untuk proyek-proyek tersebut," imbuhnya.

Ujung-ujungnya target pertumbuhan ekonomi yang dipatok oleh pemerintah tidak akan lagi tercapai.

"Pertumbuhan ekonomi nasional yang pasti akan di bawah lima persen pada tahun 2018 ini," pungkasnya. [wid]